5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah meningkatkan secara signifikan anggaran pembangunan kawasan perbatasan pada 2026 menjadi Rp11,3 triliun, naik hampir 77,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan anggaran tersebut mencerminkan upaya pemerintah mempercepat pembangunan wilayah terdepan Indonesia di tengah masih banyaknya persoalan strategis, mulai dari sengketa batas dengan negara tetangga, maraknya jalur lintas batas ilegal, hingga keterbatasan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Makhruzi Rahman mengatakan, kompleksitas persoalan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu kementerian atau lembaga semata. Menurut dia, pengelolaan perbatasan membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat agar pembangunan berjalan terpadu sekaligus mampu memperkuat kedaulatan negara.
"Kompleksitas tantangan di wilayah perbatasan tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi, komitmen, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang terintegrasi antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah," kata Makhruzi dalam Forum Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2026 di Bandung, Kamis (30/7), sebagaimana keterangan resmi BNPP yang diterima di Jakarta, Jumat (31/7).
Forum tersebut digelar untuk menyelaraskan pelaksanaan program lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam rangka mempercepat pembangunan kawasan perbatasan yang selama ini masih menghadapi berbagai ketimpangan dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Empat Persoalan Strategis Masih Membayangi
BNPP mengidentifikasi sedikitnya empat isu strategis yang masih menjadi pekerjaan besar pemerintah sepanjang periode 2025–2029.
Pertama, pemerataan pembangunan kawasan perbatasan yang hingga kini masih tertinggal dari sisi konektivitas jalan, transportasi, jaringan telekomunikasi, listrik, air bersih, pendidikan, maupun layanan kesehatan.
Kedua, penyelesaian batas wilayah negara dengan negara tetangga yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Indonesia masih bernegosiasi dengan Malaysia dan Timor Leste terkait sejumlah segmen batas negara, termasuk penyelesaian dampak sosial pascapenyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) di Simantipal, Pulau Sebatik.
Ketiga, penguatan pengelolaan lintas batas negara. Pemerintah masih menghadapi persoalan banyaknya jalur lintas batas tidak resmi yang berpotensi dimanfaatkan untuk penyelundupan barang, perdagangan manusia, narkotika, hingga berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya.
sumber : Antara
