2 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Besarnya angkatan kerja Indonesia belum otomatis menjadi keuntungan bagi pembangunan. Di tengah bonus demografi dan perubahan dunia kerja akibat kecerdasan artifisial (AI), pemerintah daerah dinilai perlu mengambil peran lebih besar dalam memastikan masyarakat memiliki keterampilan, karakter, dan akses terhadap pekerjaan berkualitas.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengatakan pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, investasi, maupun kemajuan teknologi. Kualitas manusia yang mampu mengarahkan dan memanfaatkan seluruh instrumen tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.
“Masa depan bangsa tidak dimenangkan oleh teknologi semata, tetapi oleh manusia yang mampu memberinya arah,” kata Mahyeldi dalam Kuliah Umum dan Peluncuran Buku di Institut SEBI, Senin (31/8/2026).
Menurut dia, besarnya jumlah penduduk usia produktif merupakan peluang sekaligus tantangan. Tanpa pendidikan yang relevan, layanan kesehatan, pembentukan karakter, pembelajaran sepanjang hayat, dan kesempatan kerja berkualitas, bonus demografi berpotensi berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pada Mei 2026 jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 155,41 juta orang. Dari jumlah tersebut, 148,19 juta orang bekerja, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,65 persen.
Mahyeldi menilai angka tersebut perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih konkret, terutama dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja, mempertemukan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, memperkuat literasi digital dan AI, serta membuka ruang bagi generasi muda untuk terlibat dalam penyelesaian persoalan di masyarakat.
Menurut dia, pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga pemerintahan desa dan nagari. Kedekatan tersebut membuat daerah memiliki ruang untuk menghubungkan berbagai ekosistem pembinaan sumber daya manusia.
“Kepemimpinan nasional pada akhirnya juga dibangun dari daerah. Daerah harus menjadi tempat lahirnya manusia yang kompeten, berkarakter, berani mengambil tanggung jawab, dan mampu bekerja untuk kepentingan yang lebih luas,” ujarnya.
Tantangan pembinaan SDM semakin kompleks seiring perubahan kebutuhan dunia kerja akibat perkembangan AI. Mengacu pada Future of Jobs Report 2025, sekitar 39 persen keterampilan inti pekerja diperkirakan berubah hingga 2030.
Sementara itu, kajian International Labour Organization (ILO) menunjukkan sekitar satu dari empat pekerja dunia berada pada pekerjaan yang memiliki tingkat paparan tertentu terhadap AI generatif.
Mahyeldi mengatakan paparan AI tidak serta-merta berarti hilangnya pekerjaan. Persoalan yang lebih mendesak adalah perubahan tugas dan kompetensi yang dibutuhkan pekerja.
Karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu terus belajar dan meningkatkan keterampilan. Kemampuan beradaptasi menjadi penting ketika kebutuhan dunia kerja berubah seiring perkembangan teknologi.
Dalam menghadapi perubahan tersebut, Mahyeldi menawarkan pendekatan 4I, yakni iman, ilmu, integritas, dan inovasi. Menurut dia, perkembangan teknologi tetap membutuhkan arah dan tanggung jawab manusia.
Ilmu diperlukan agar teknologi digunakan berdasarkan pemahaman yang tepat, sementara integritas dibutuhkan untuk menjaga kejujuran, perlindungan data, akuntabilitas, dan kepercayaan. Adapun inovasi diperlukan agar perkembangan pengetahuan dan teknologi menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat.
Mahyeldi juga menilai pembangunan SDM tidak seharusnya berhenti pada pelatihan dan sertifikasi. Pembinaan dinilai berhasil apabila pengetahuan dan keterampilan dapat diterjemahkan menjadi kemampuan untuk menyelesaikan persoalan nyata.
Ia menawarkan pendekatan 5T dalam pembinaan generasi muda, yakni menemukan potensi dan hambatan, menempa karakter dan daya juang, meningkatkan kompetensi termasuk digital dan AI, menumbuhkan jejaring dan ruang berkarya, serta menugaskan generasi muda memimpin penyelesaian persoalan nyata.
Pendekatan tersebut, menurut Mahyeldi, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari keluarga, sekolah dan kampus, masjid dan surau, desa dan nagari, dunia usaha, masyarakat, hingga pemerintah.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari besarnya kewenangan atau jumlah orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Ukuran lainnya adalah kemampuan menyiapkan generasi berikutnya untuk mengambil tanggung jawab.
“Pemimpin terbaik tidak membuat semua orang bergantung kepadanya; ia menyiapkan semakin banyak orang untuk memimpin dengan amanah,” ujarnya.
Mahyeldi mengatakan kondisi pembangunan daerah perlu dibaca berdasarkan data sekaligus persoalan yang masih tersisa.
Ekonomi Sumatera Barat pada triwulan II 2026 tumbuh 4,54 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi semester I 2026 mencapai 4,77 persen.
Namun, pada Maret 2026 tingkat kemiskinan Sumatera Barat masih mencapai 5,27 persen atau sekitar 311,14 ribu orang. Tingkat kemiskinan di perdesaan tercatat 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang mencapai 3,82 persen.
Menurut Mahyeldi, capaian pertumbuhan ekonomi tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Data kemiskinan, ketimpangan, dan akses masyarakat terhadap kesempatan ekonomi perlu menjadi dasar untuk menentukan persoalan yang masih harus diselesaikan.
Dalam kondisi tersebut, peran kepala daerah dinilai tidak lagi sebatas mengelola administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah perlu memperkuat ekosistem pendidikan dan keterampilan, membuka akses terhadap kesempatan ekonomi, serta memastikan generasi muda memiliki ruang untuk mengembangkan kapasitas dan mengambil tanggung jawab.
“Daerah menjadi ruang tumbuh pemimpin Indonesia,” kata Mahyeldi.
