5 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi memastikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi tidak naik meski terjadi gejolak di Selat Hormuz. Sehingga, pasokan dan stabilitas bisa tetap terjaga di dalam negeri.
“HET pupuk subsidi sebelumnya sudah turun 20 persen, tidak ada rencana untuk kembali meningkatkan. Artinya, HET akan tetap,” kata Rahmad dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, meskipun Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 30 persen perdagangan pupuk dunia, gejolak di kawasan tersebut tidak mempengaruhi pasokan pupuk di dalam negeri. Rahmad memastikan Indonesia tidak terdampak signifikan karena memiliki kapasitas produksi urea dalam negeri yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Kapasitas produksi urea Pupuk Indonesia tercatat mencapai 8,8 juta ton secara operasional, meskipun kapasitas terpasang mencapai 9,4 juta ton dengan sebagian fasilitas sudah berusia tua. Dengan kapasitas tersebut, kebutuhan pupuk urea, baik untuk subsidi maupun nonsubsidi di dalam negeri, diyakini dapat terpenuhi tanpa ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Rahmad bahkan menyebut Indonesia berpotensi menjadi stabilisator dalam ekosistem pangan global, terutama dalam menjaga ketersediaan pupuk di tengah ketidakpastian pasar internasional.
Apalagi harga urea global sempat melonjak dari sekitar 400 dolar AS per ton menjadi 800 dolar AS per ton akibat penutupan Selat Hormuz, namun kondisi tersebut tidak berdampak langsung pada pasokan domestik.
Selain urea, ia menambahkan pasokan bahan baku lain seperti fosfat dan potas juga dipastikan tetap aman karena tidak ada gangguan produksi dari negara-negara pemasok utama.
Potensi dampak yang mungkin terjadi lebih kepada biaya pengiriman (freight), namun hal tersebut dinilai tidak akan mengganggu ketersediaan pupuk secara keseluruhan di dalam negeri.
Dengan berbagai faktor tersebut, Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk nasional tetap aman dan stabil, sekaligus menjaga harga tetap terkendali demi mendukung produktivitas sektor pertanian.
Pemerintah sebelumnya menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen, berlaku sejak Oktober 2025. Kebijakan itu sebagai bagian dari terobosan besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selama puluhan tahun, harga pupuk cenderung naik setiap tahun atau dua tahun sekali. Namun, harga pupuk justru berhasil diturunkan berkat efisiensi anggaran yang lahir dari kebijakan pemerintah.
Penurunan harga pupuk subsidi berlaku untuk dua jenis utama, yakni urea dan NPK. Untuk pupuk urea, harga sebelumnya sebesar Rp 2.250 per kilogram kini turun menjadi Rp 1.800 per kilogram. Dengan demikian, harga per sak ukuran 50 kilogram yang semula Rp 112.500 kini menjadi Rp 90.000.
Sementara itu, pupuk NPK yang sebelumnya dijual seharga Rp 2.300 per kilogram kini ditetapkan sebesar Rp 1.840 per kilogram. Harga per sak 50 kilogram pun turun dari Rp 115.000 menjadi Rp 92.000. Penurunan itu berlaku secara nasional.
Penurunan tersebut diyakini berdampak langsung pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP), penurunan biaya produksi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Pemerintah optimistis produksi pertanian nasional akan meningkat signifikan dalam tahun-tahun mendatang.
“Atas dampak dari penurunan HET 20 persen ini, terlihat peningkatan penebusan pupuk pada tahun 2025 dan 2026 yang cukup signifikan. Pada tahun 2026 meningkat 31 persen,” ucap Rahmad.
Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci jumlah kuantitas pupuk subsidi yang telah disalurkan kepada petani dalam periode Januari-Maret 2026.
sumber : Antara
