3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pihaknya akan tetap mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikannya untuk merespons Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Sebelumnya, KPAI mendesak pemerintah agar menghentikan sementara MBG menyusul maraknya kasus keracunan di pelbagai daerah.
"Mengalami kejadian yang belum sesuai yang kita harapkan, ya kita perbaiki. Memperbaiki diri," ujar Taruna Ikrar saat ditemui di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ia menjelaskan, BPOM bertanggung jawab dalam MBG melalui pencegahan kejadian luar biasa, seperti keracunan. Caranya dengan memastikan dapur dan proses distribusi MBG telah sesuai dengan standar.
Menurut Taruna, kejadian luar biasa (KLB) yang dialami anak-anak penerima MBG adalah pembelajaran. Harapannya, perbaikan yang menyeluruh dapat dilakukan agar sajian lebih sesuai dengan standar.
Oleh karena itu, lanjut Taruna, BPOM melalui balai dan loka di daerah bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil demi menelusuri penyebab berbagai keracunan tersebut, kasus per kasus.
Sebelumnya, pemberitaan media massa menyebut bahwa KPAI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara MBG dan menjalankan evaluasi secara menyeluruh. Hal itu menyusul sejumlah kasus keracunan massal yang dialami para murid penerima program tersebut.
Diketahui, pada Januari-September 2025, tercatat sebanyak 5.626 kasus keracunan di 17 provinsi. Terbaru, keracunan MBG terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kemudian, ada pula keracunan MBG di Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Pun demikian di Bau Bau, Sulawesi Tenggara.
BGN telah menyampaikan permohonan maaf atas insiden keamanan pangan yang diduga akibat konsumsi MBG di Banggai Kepulauan. Sebagai bentuk tanggung jawab, BGN telah mengirimkan tim langsung ke lokasi terdampak sejak Jumat (19/9/2025) untuk memastikan penanganan maksimal bagi seluruh korban keracunan MBG di wilayah tersebut.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk terus memperkuat komunikasi guna menanggapi isu keamanan pangan dalam program MBG.
"Seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tidak lagi sebatas teknis. SPPG bukan hanya dapur pelayanan gizi, tetapi juga wajah BGN serta ujung tombak Program MBG di mata masyarakat. Apa yang dilakukan SPPG di lapangan, baik besar maupun kecil, akan ikut mempengaruhi bagaimana publik memandang program dan lembaga ini," ujar dia.
sumber : Antara
