12 hours ago
6
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Muhammad Chatib Basri di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ekonom Senior Indonesia dan Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai eskalasi konflik di Timur Tengah akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia. Menurutnya, kenaikan harga energi akan memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
"Dari segi trade pasti harga energi akan mahal, inflasinya akan naik, growth-nya akan melambat, risiko dari spekulasi," ujar Chatib dalam acara Grab Business Forum (GBF) 2026 di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Chatib mengatakan dampak konflik juga akan terasa di sektor keuangan karena bank sentral Amerika Serikat diperkirakan belum memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan. Dia menilai kondisi tersebut akan membuat tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan iklim investasi di Indonesia semakin besar.
"The Fed itu unlikely untuk bisa menurunkan interest rate-nya saat ini. Sehingga dia tidak mungkin cut rate, rupiahnya akan under pressure, investment-nya akan weak," sambung Chatib.
Chatib menjelaskan kenaikan harga minyak dunia juga akan membebani anggaran negara melalui peningkatan subsidi dan kompensasi energi. Semakin tinggi harga minyak, ucap dia, semakin besar pula tambahan defisit yang harus ditanggung pemerintah.
"Kalau satu dolar AS itu oil price-nya naik, itu defisitnya Rp6,8 triliun additional," ucapmya.
Di tengah tekanan global tersebut, Chatib berpandangan kondisi ekonomi domestik Indonesia masih relatif lebih baik dibandingkan yang banyak dipersepsikan. Ia menyebut konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah pada kuartal pertama masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.
"Yang menarik adalah situasi di domestik itu gak seburuk yang dibayangkan," lanjut Chatib.
Ia mengungkapkan kuatnya pertumbuhan ekonomi pada awal tahun tidak lepas dari tingginya konsumsi pemerintah. Namun, lanjut dia, kondisi tersebut sulit dipertahankan apabila penerimaan pajak tidak meningkat sesuai kebutuhan pembiayaan negara.
"Government consumption yang seperti ini, mungkin enggak bertahan 22 persen," prediksi Chatib.
