7 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Danantara mengalokasikan dana sebesar Rp130 triliun untuk mendukung proyek perumahan yang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menyatakan pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), termasuk Bank Syariah Indonesia dan Bank Tabungan Negara (BTN), guna menyediakan pendanaan bagi proyek perumahan tersebut.
“Sampai akhir tahun ini, kami perkirakan nilainya bisa mencapai Rp 130 triliun. Skemanya sudah kami matangkan, dan ini bisa langsung berjalan,” ujar Rosan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (17/6/2025).
Rosan menekankan bahwa proyek ini sangat penting sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan perlu didukung oleh seluruh pihak.
“Bagi perbankan, ini juga menguntungkan karena mereka memiliki jaminan berupa rumah yang dibiayai. Kami juga akan memberikan pembiayaan dengan subsidi bunga yang baik, dan prosesnya segera dimulai,” jelasnya.
Danantara telah menjalin komunikasi intensif dengan tim dari Kementerian PKP untuk memulai diskusi teknis dan tahapan implementasi.
“Danantara mendukung penuh program ini. Namun, karena perbankan memiliki kriteria tersendiri, kami harap pelaksanaannya tetap mengacu pada regulasi yang berlaku,” tambah Rosan.
Ia meyakini dukungan terhadap proyek perumahan ini akan memberikan dampak positif, tidak hanya terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya masyarakat akan sangat senang dengan hadirnya program rumah subsidi dari Kementerian PKP. Kami akan mendukung sepenuhnya,” tegas Rosan.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara), mengapresiasi penuh dukungan yang diberikan Danantara terhadap proyek perumahan untuk masyarakat.
Sebagai langkah lanjut, Ara menyatakan telah menugaskan Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, serta Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, untuk menindaklanjuti kerja sama ini.
“Saya sudah tugaskan Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel, dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho,” kata Ara.
sumber : ANTARA
