1 day ago
3
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi memeluk sejumlah siswa peserta program pembinaan karakter dan bela negara yang orang tuanya tidak bisa hadir usai Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (20/5/2025). Sebanyak 273 anak-anak peserta program pendidikan karakter Gapura Pasca Waluya hasil binaan Dodik Bela Negara Lembang tampil menjadi petugas upacara Harkitnas.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi resmi menghapus kebijakan tugas pekerjaan rumah (PR) bagi siswa SMA, SMK, dan SLB tahun ajaran 2025/2026. PR diganti oleh penugasan yang bersifat reflektif dan eksploratif.
Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Jabar Purwanto menindaklanjuti edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 81/PK.03/DISDIK tentang optimalisasi pembelajaran.
"Pemberian tugas, baik individu maupun kelompok, agar dioptimalkan pada saat jam efektif pembelajaran di satuan pendidikan, serta tidak membebani peserta didik dengan pemberian tugas Pekerjaan Rumah (PR) yang bersifat tugas tertulis dari setiap mata pelajaran," mengutip dari surat edaran tersebut, Rabu (11/6/2025).
Gantinya, sekolah diperintahkan untuk mengarahkan penugasan kepada kegiatan yang bersifat reflektif dan eksploratif. Seperti proyek pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kesadaran peserta didik terhadap keluarga, alam, dan lingkungan sekitar.
Surat edaran pun mengatur penugasan akademik harus difokuskan untuk penguatan siswa yang belum mencapai kompetensi minimal. Dengan ketentuan maksimal 60 persen dari durasi tatap muka serta dioptimalkan pelaksanaannya di sekolah melalui pembelajaran remedial.
Dalam edaran tersebut, peserta didik didorong untuk mengembangkan minat dan bakat, baik di rumah maupun sekolah saat di luar jam belajar efektif. Pengembangan ini mencakup berbagai bidang seperti keagamaan, literasi, seni, olahraga, sains, teknologi, kewirausahaan, dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya.
