4 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Banyaknya kasus keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia menyarankan, agar progaram ini dihentikan sementara waktu. Karena, kasus keracunan massal terjadi pada para penerima dari murid, sampe ibu menyusi di beberapa kabupaten/kota di Jabar.
"Evaluasinya satu dihentikan (sementara), yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh," ujar Dedi kepada wartawan usai rapat evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak terkait lainnya di Bale Pakuan Pajajaran, Jalan Ir.H.Juanda, Kelurahan Pabaton Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Namun, menurut Dedi, usulan ini juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang dikabarkan akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres). Pemerintah Provinsi Jabar pun nantinya akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi program ini.
"Sambil menunggu Perpres, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membentuk tim evaluasi. Monitoring dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan," katanya.
Adapun tugas dari tim ini yaitu melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dari penyiapan bahan baku, proses masak memasaknya, waktu masak, pengiriman bahan, sampai mencicipi. "Nanti yang mencicipi enggak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan," katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus untuk membuat aduan di kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan bupati juga wali kota yang ada di Jabar. Hal ini dilakukan agar mempermudah aduan dari penerima MBG.
"Nanti tiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Jadi nanti jadi ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan, dua kuantitas makanan atau porsinya," katanya.
Dedi mengatakan, harga satu paket MBG yang sudah ditentukan oleh BGN seharusnya tidak boleh dikurangi oleh para pemilik dapur SPPG. Jika nantinya terbukti ada pemilik dapur yang mencoba ngurangi harga tersebut, maka akan ada tindak tegas.
"Karena kalau melihat alokasi pembiayaan angka Rp10.000 itu tidak boleh berkurang, karena keuntungannya sudah disiapkan Rp2.000 per porsi. Artinya nilai makanan yang diterima oleh siswa harus Rp10.000. Kalau berkurang maka implikasinya ada tiga nanti yang disiapkan oleh tim," katanya.
