2 hours ago
1
Oleh : Prof. Dr. Nur Hadi Ihsan, MIRKH Guru Besar Ilmu Tasawuf Universitas Darussalam Gontor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada para guru besar dan pimpinan perguruan tinggi di Istana Negara pada hari ini, Kamis, 15 Januari 2026, bukan sekadar pidato seremonial, melainkan sebuah interpelasi moral dan intelektual kepada elit akademik bangsa.
Di hadapan “the brains of the country”, Presiden tidak sedang memuji pencapaian gelar dan jabatan, melainkan menggugat fungsi, orientasi, dan kebermaknaan elit intelektual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Antara Otak Bangsa dan Nurani Bangsa
Guru besar adalah produk dari proses seleksi intelektual panjang: S1, S2, S3, hingga puncak akademik. Namun Presiden mengingatkan sebuah paradoks fundamental: kepandaian tidak otomatis melahirkan kebermanfaatan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, ini adalah kritik terhadap epistemic arrogance—ketika pengetahuan terpisah dari etika dan tanggung jawab sosial.
Ilmu yang kehilangan orientasi nilai dapat menjelma menjadi alat pembenaran ego, materialisme, bahkan pengkhianatan struktural terhadap bangsa. Di titik ini, Presiden sesungguhnya mengajak perguruan tinggi untuk kembali pada pertanyaan klasik namun mendasar: untuk apa ilmu dikembangkan, dan untuk siapa kecerdasan digunakan?
Elitisme Intelektual vs Elitisme Moral
Presiden menegaskan bahwa nasib bangsa bergantung pada elitnya. Ini sejalan dengan teori klasik elite circulation (Pareto) dan leadership theory dalam ilmu politik. Namun Presiden melampaui analisis struktural: masalah utama bukan absennya elit, melainkan rendahnya kualitas moral elit.
Sejarah—yang menjadi rujukan reflektif Presiden—menunjukkan bahwa bangsa bangkit bukan karena kecanggihan teknologi semata, tetapi karena elitnya mampu berkolaborasi, jujur, tidak serakah, serta memiliki nasionalisme dan patriotisme yang hidup. Perguruan tinggi, sebagai pabrik elit, tidak boleh hanya mencetak smart people, tetapi harus melahirkan wise people.
Kritik terhadap Statecraft Barat dan Kesadaran Epistemologis
Ketika Presiden berbicara tentang statecraft—seni mengelola negara—dan membedah tiga aliran besar (ideologi, ekonomi, realisme), ia sedang mengajak akademisi untuk bersikap kritis terhadap hegemoni teori Barat.
Pengakuan Presiden bahwa ia pernah terpesona oleh neoliberalisme adalah refleksi epistemologis yang jujur. Teori Barat—demokrasi, HAM, dan pasar bebas—diajarkan sebagai norma universal, tetapi dalam praktiknya seringkali diabaikan ketika bertentangan dengan kepentingan survival nasional mereka. Di sini, Presiden menuntut kedaulatan berpikir akademik: jangan menjadi konsumen teori, tetapi produsen pemikiran kontekstual yang kritis terhadap asumsi global.
