6 hours ago
4
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan paparan saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa (5/5/2026). Kementerian Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2026 mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun masih dalam kondisi terkendali.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran transfer ke daerah (TKD) untuk menjaga aktivitas ekonomi di wilayah serta memastikan layanan publik tetap berjalan.
Hingga Maret 2026, realisasi TKD mencapai Rp204,8 triliun atau sekitar 29,5 persen dari pagu, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 23,8 persen.
Menurut Purbaya, percepatan penyaluran ini dilakukan agar belanja daerah dapat segera mendorong perekonomian di tingkat lokal.
Penyaluran TKD dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan utama pemerintah daerah, mulai dari belanja pegawai, operasional pemerintahan, hingga pembiayaan layanan publik seperti sektor pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan relaksasi dalam penyaluran dana serta tambahan alokasi bagi sejumlah daerah, termasuk wilayah yang terdampak bencana di Sumatera. Langkah ini diambil agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah mencatat masih terdapat sebagian TKD yang belum tersalurkan karena menunggu pemenuhan persyaratan dari pemerintah daerah.
“Kita monitor kondisi daerah dari bulan ke bulan. Kalau ada yang perlu dibantu, kita akan turun tangan,” ujar Purbaya dalam Taklimat Media APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (5/5/2026).
Dengan percepatan ini, pemerintah berharap belanja daerah dapat menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.
