GREAT Institute: Pertumbuhan 6 Persen Harus Ditopang Produktivitas dan Kualitas Belanja

Presiden Prabowo Subianto mengungkap delapan agenda utama pemerintah, mulai dari target ekonomi 6%, efisiensi Rp360 triliun, swasembada pangan, hingga 121 kebijakan transformatif.(MI/Usman Iskandar)

RANCANGAN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai membawa ambisi pertumbuhan ekonomi 6% dengan defisit yang lebih terkendali. Namun, target tersebut dinilai akan sangat bergantung pada peningkatan produktivitas, kualitas belanja, dan kemampuan pemerintah mengeksekusi reformasi struktural.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute, Adrian Nalendra Perwira, mengatakan RAPBN 2027 menunjukkan perubahan pendekatan dalam menempatkan APBN, bukan hanya sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat kapasitas produksi, meningkatkan efisiensi belanja, dan mendorong pertumbuhan yang lebih dirasakan masyarakat.

“Pidato Nota Keuangan Presiden Prabowo menunjukkan paradigma yang konsisten. Negara harus kuat, tetapi bukan berarti pasar dimatikan. Justru pasar yang sehat membutuhkan negara yang mampu menyediakan data yang baik, aturan yang jelas, pengadaan yang efisien, infrastruktur dasar, pasar modal yang kredibel, dan perlindungan bagi rakyat,” ujar Adrian dalam keterangannya, Sabtu (15/8).

Pernyataan tersebut merespons Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Pembiayaan ditargetkan Rp671,2 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,40% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit APBN 2026 sebesar 2,68% PDB.

Menurut Adrian, kombinasi antara target pertumbuhan yang lebih tinggi, belanja yang tetap ekspansif, dan defisit yang lebih rendah menjadi karakter utama RAPBN 2027.

“Secara nominal belanja memang naik, tetapi pemerintah tidak sedang mencoba mendanai pertumbuhan 6% dengan defisit yang lebih besar. Dengan asumsi PDB 2027 sekitar Rp27.987 triliun, belanja negara setara sekitar 14,6% PDB, sedikit lebih rendah dari 14,94% dalam APBN 2026. Jadi taruhan sesungguhnya adalah higher bang for the buck: kualitas belanja, produktivitas investasi, dan kemampuan negara mengungkit modal swasta,” kata Adrian.

Pertumbuhan 6 Persen

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%, lebih tinggi dibandingkan target APBN 2026 sebesar 5,4%. Selain itu, pemerintah menetapkan sasaran inflasi 2,5%, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 6,9%, nilai tukar Rp17.500 per dolar AS, harga minyak mentah Indonesia US$75 per barel, lifting minyak 610.000 barel per hari, serta lifting gas 954.000 barel setara minyak per hari.

Adrian menilai target pertumbuhan 6% masih dapat dicapai, tetapi tidak melalui skenario business as usual. Ia mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% pada kuartal I 2026 dan melambat menjadi sekitar 5,29% pada kuartal II.

“Kalau ICOR tetap tinggi, pertumbuhan 6% akan sangat mahal karena kita membutuhkan semakin banyak modal untuk menghasilkan tambahan output yang sama. Karena itu, agenda debottlenecking investasi harus diperluas menjadi reformasi struktural yang nyata: perizinan yang lebih sederhana, kepastian lahan, logistik yang lebih murah, energi yang andal, aturan pusat-daerah yang sinkron, dan penyelesaian hambatan investasi secara cepat. Pokja atau satgas debottlenecking tidak boleh hanya memadamkan kasus per kasus, tetapi harus menurunkan hambatan sistemik yang membuat investasi mahal dan output rendah,” kata Adrian.

Menurut dia, peningkatan produktivitas juga harus tercermin dalam pasar kerja. Investasi, kata Adrian, perlu diarahkan bukan hanya untuk menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menghasilkan pekerjaan yang formal, produktif, memberikan keterampilan, dan membuka peluang peningkatan pendapatan.

“Dengan mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, pertumbuhan 6% akan kehilangan banyak makna kalau tidak mempercepat transformasi kualitas pekerjaan. Investasi harus tersambung dengan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri, formalisasi UMKM, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja,” ujar Adrian.

Pertumbuhan dan Kesejahteraan

GREAT Institute juga menyoroti sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5%, tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,30-4,87%, rasio gini menjadi 0,362-0,367, serta indeks modal manusia mencapai 0,575.

Adrian mengatakan indikator tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan RAPBN tidak cukup diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan yang baik harus terlihat di pasar kerja. Ukurannya bukan hanya investasi masuk, tetapi apakah investasi menciptakan good jobs, yakni pekerjaan formal, produktif, berupah layak, dan terlindungi. Kalau pertumbuhan naik tetapi kualitas pekerjaan tidak membaik, maka manfaat pembangunan tidak akan terasa luas,” jelas Adrian.

Reformasi Pengadaan

Salah satu agenda yang dinilai penting oleh GREAT Institute adalah reformasi pengadaan pemerintah. Presiden Prabowo menyampaikan rencana konsolidasi pengadaan barang dan jasa serta penguatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi badan pengadaan pemerintah.

Menurut Adrian, konsolidasi pengadaan dapat meningkatkan daya tawar pemerintah sebagai pembeli sekaligus menciptakan efisiensi melalui skala ekonomi.

“Pendekatan tersebut memiliki dasar ekonomi yang kuat. Konsolidasi dapat menghasilkan economies of scale, memperkuat buyer bargaining power, menekan variasi harga untuk spesifikasi serupa, serta mempermudah transparansi dan pengawasan. Tetapi penghematan harus dihitung dari transaksi yang benar-benar sebanding dalam spesifikasi, kualitas dan pelayanan. Sentralisasi juga jangan sampai mengurangi kompetisi, mematikan pemasok yang efisien di daerah, atau sekadar memindahkan bottleneck dari banyak tempat ke satu tempat,” tegas Adrian.

Bursa Komoditas

GREAT Institute juga menilai rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis dapat memperkuat transparansi harga dan mengurangi potensi kebocoran nilai ekspor.

Presiden menyebut bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Bursa komoditas dapat menjadi instrumen untuk membuat harga lebih transparan, data lebih terang, dan ruang under-invoicing lebih sempit. Namun, tentunya bursa harus dibangun sebagai pasar yang kredibel, bukan hanya menjadi instrumen administrasi harga,” jelas Adrian.

Secara keseluruhan, GREAT Institute menilai RAPBN 2027 memiliki arah positif karena menggabungkan target pertumbuhan, disiplin fiskal, reformasi kelembagaan, dan sasaran kesejahteraan. Namun, keberhasilannya akan ditentukan oleh kualitas pelaksanaan kebijakan.

“Pidato Nota Keuangan nantinya harus dibuktikan melalui eksekusi yang rapi dengan belanja yang efisien, investasi yang menciptakan pekerjaan, data yang akurat, pengadaan yang transparan, energi yang lebih mandiri, pasar komoditas yang kredibel, dan layanan dasar yang benar-benar membaik. Pertumbuhan 6% harus punya isi, dan isi itu adalah kesejahteraan rakyat yang terukur,” tutup Adrian. (B-3)