3 weeks ago
37
Ilustrasi(Dok Litbang MI)
LEMBAGA survei internasional IndexMundi Global Surveys melalui Police Corruption Perceptions Index merilis data yang menempatkan Polri pada skor ketidakpercayaan publik sebesar 7,56. Angka tersebut tergolong tinggi dalam skala indeks yang mengukur seberapa besar masalah korupsi dirasakan oleh masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan institusi publik di berbagai negara. Meski demikian, ukuran dalam survei ini diakui bersifat subjektif karena didasarkan pada bagaimana korupsi dirasakan masyarakat, bukan pada data kejahatan yang terverifikasi secara hukum.
Analis politik senior Boni Hargens memberikan penilaian kritis terhadap validitas riset tersebut. Menurutnya, penelitian yang sangat subjektif ini memiliki kelemahan serius dari sisi akurasi maupun metodologi ilmiah.
"Tidak adanya kejelasan metodologi menyulitkan pembaca untuk menilai bobot empirisitas dari penelitian tersebut," kata Boni, Senin (6/7/2026).
Boni menyoroti bahwa tanpa adanya transparansi mengenai tata cara pengambilan sampel, jumlah responden, distribusi geografis, serta mekanisme verifikasi data, sebuah survei persepsi tidak dapat dijadikan acuan ilmiah yang kuat. Ketidakjelasan ini dinilai membuka ruang lebar bagi bias interpretasi, baik dari pihak yang ingin menggunakan data tersebut untuk menyerang institusi tertentu, maupun dari pihak yang ingin menafikannya secara defensif.
Di samping masalah metodologi, Boni juga mengaitkan fenomena munculnya data semacam ini dengan lanskap geopolitik kontemporer. Di tengah era perang informasi, perang pengaruh, dan perang proxy yang kian intensif, ia menilai spekulasi mengenai adanya agenda konspirasi global untuk melemahkan citra demokrasi Indonesia dengan menyudutkan institusi strategis tidak dapat serta-merta diabaikan, meski dirinya tidak mengonfirmasi hal tersebut secara langsung.
Terlepas dari perdebatan soal motif di balik survei, kritik metodologis ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk memiliki literasi data yang memadai dan sikap kritis yang proporsional. Terlebih di tengah lalu lintas informasi saat ini, di mana siapapun bisa memproduksi informasi tanpa mempertimbangkan akurasi dan integritas moral.
Lebih lanjut, Boni menegaskan bahwa penilaian dari IndexMundi tersebut tidak perlu dijadikan referensi tunggal dalam mengevaluasi kinerja kepolisian Indonesia. Ia merujuk pada fakta bahwa berbagai lembaga domestik maupun internasional justru telah memberikan apresiasi terhadap transformasi positif di tubuh Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Transformasi jangka panjang seperti perubahan budaya organisasi, pembenahan sistem rekrutmen, transparansi anggaran, hingga penguatan mekanisme pengaduan masyarakat memerlukan evaluasi yang komprehensif.
“Bagaimanapun, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian adalah aset negara yang tidak ternilai. Membangun kepercayaan itu membutuhkan konsistensi, transparansi, dan keberanian untuk terus berbenah, jauh melampaui survei manapun,” pungkas Boni. (H-2)
