4 hours ago
6
Massa yang menghadiri zikir dan doa bersama peringatan hari perdamaian Aceh terlibat kericuhan di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (15/8/2026). TNI dan Polri mengerahkan puluhan personel untuk membubarkan massa yang anarkis usai menghadiri peringatan 21 tahun perjanjian perdamaian Aceh di depan Masjid raya Baiturrahman.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Presiden Republik Indonesia ke 10 dan 12 yang juga merupakan Tokoh Perdamaian Aceh Jusuf Kalla menyoroti kerusuhan yang terjadi di Banda Aceh bersamaan dengan peringatan 21 tahun perdamaian Aceh. JK menilai peristiwa tersebut bukan mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati kondisi damai pascaperjanjian Helsinki.
JK mengatakan, peringatan 21 tahun perdamaian Aceh yang jatuh pada 15 Agustus 2026 seharusnya menjadi momentum mengenang keberhasilan penyelesaian konflik panjang melalui jalur damai. "Awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, sekarang sudah 21 tahun. Diperingati dengan doa dan zikir di Masjid Baiturrahman," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu sore (15/08/2026).
Namun, menurut JK, situasi kemudian berkembang setelah muncul aksi demonstrasi dan pengibaran bendera tertentu yang memicu perhatian aparat keamanan. Ia menyebut aparat TNI dan Polri berupaya mencegah agar kondisi tidak berkembang menjadi konflik terbuka.
"Keamanan, polisi dan TNI tentu menolak atau berusaha agar tidak terjadi kerusuhan dan apalagi pengibaran bendera. Tidak terjadi konflik," katanya.
JK menilai persoalan tersebut lebih berkaitan dengan dinamika internal kelompok di Aceh, bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut adanya sebagian kelompok yang merasa tidak puas terhadap kepemimpinan di daerah.
"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.
