3 hours ago
7
Kegiatan Rebranding Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Rebranding Dukcapil didorong bisa mempercepat transformasi digital pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Indonesia. Ditjen Dukcapil Kemendagri pun mengajak seluruh pemerintah daerah memperluas aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai pintu masuk layanan publik yang semakin terintegrasi.
Kemendagri pun menggelar Rebranding Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Jumat (24/7/2026). Acara jemput bola layanan adminduk tersebut dihadiri Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bathra, anggota Komisi I DPR RI H Mustajab, Bupati Kolaka H Amri, jajaran Pemerintah Kabupaten Kolaka hingga tingkat desa.
Dalam siaran pers di Jakarta, Senin (27/7/2026), Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong dalam sambutannya secara daring, menyatakan, pemanfaatan data kependudukan yang akurat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran. Dia menyebut, transformasi digital melalui pemanfaatan IKD perlu terus didorong.
Tujuannya agar setiap program pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang berhak. "Kami mengapresiasi sinergi antara Ditjen Dukcapil, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan transformasi layanan publik berbasis data kependudukan," ucapnya.
Direktur Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kemendagri Erliani Budi Lestari menjelaskan, transformasi layanan kependudukan tidak lagi berhenti pada penerbitan dokumen administrasi, tetapi telah berkembang menjadi fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan digital. Bagi dia, data kependudukan yang akurat menjadi aset strategis dalam mendukung berbagai layanan publik.
