Kemenpar Genjot 10 Destinasi Wisata Prioritas di Luar Bali

Jakarta, CNN Indonesia --

Bali masih menjadi magnet utama pariwisata Indonesia. Namun, pemerintah kini mendorong para investor untuk melihat potensi besar yang tersebar di berbagai destinasi lain di Tanah Air.

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor pariwisata di sejumlah daerah potensial selain Bali. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pemerataan investasi sekaligus memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

"Indonesia bukan hanya Bali. Kita memiliki banyak destinasi unggulan dengan potensi pariwisata dan investasi yang sangat besar, yang masih menunggu untuk dikembangkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Investor Roundtable 2026 di Bali, dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5).

Widiyanti mengatakan pemerintah terus menyerap masukan dari investor, pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha pariwisata mengenai berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan investasi pariwisata yang lebih hijau, inklusif, kompetitif, dan merata.

Menurut dia, Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali.

"Angka ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia sebagai destinasi pariwisata sekaligus tujuan investasi, dan Bali tetap menjadi jantung pertumbuhan pariwisata nasional," ujarnya.

Meski demikian, tingginya konsentrasi investasi di sejumlah kawasan populer Bali seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan Ubud dinilai menjadi sinyal perlunya pemerataan investasi. Dengan distribusi investasi yang lebih merata, manfaat ekonomi pariwisata diharapkan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai daerah.

Sebagai langkah konkret, Kementerian Pariwisata memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) serta sejumlah Destinasi Pariwisata Regeneratif (DPR) sebagai pusat pertumbuhan baru. Program ini ditujukan untuk memperluas distribusi manfaat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kebijakan tersebut juga sejalan dengan tren pariwisata global yang kini semakin menitikberatkan pada aspek keberlanjutan, wellness tourism atau wisata kebugaran, serta pengalaman wisata yang autentik dan bermakna.

Selain mendorong investasi, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola sektor pariwisata. Salah satunya melalui pengembangan sistem verifikasi berbasis Application Programming Interface (API) untuk memastikan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui platform digital telah memiliki Perizinan Berusaha.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola ekosistem usaha pariwisata, khususnya sektor akomodasi di Bali.

Pelaksana Tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata Rizki Handayani mengatakan forum Investor Roundtable 2026 menjadi wadah strategis untuk memetakan dinamika industri, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi pelaku usaha, sekaligus menggali peluang investasi baru di berbagai destinasi Indonesia.

"Kami memandang masukan ini sangat berharga, tidak hanya untuk memperkuat ekosistem investasi pariwisata Bali, tetapi juga sebagai pembelajaran penting dalam pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas dan destinasi pariwisata regeneratif lainnya," kata Rizki.

Saat ini pemerintah fokus mengembangkan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru. Kesepuluh destinasi tersebut meliputi Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Morotai di Maluku Utara, serta Raja Ampat di Papua Barat Daya.

Selain itu, pemerintah juga mengembangkan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif, yakni Bali, Jakarta, dan Kepulauan Riau, yang difokuskan pada pemulihan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal.

Upaya pemerataan investasi pariwisata sebenarnya bukan hal baru. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah pernah meluncurkan program '10 Bali Baru' untuk mengembangkan destinasi unggulan di luar Bali.

Program tersebut mencakup Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kepulauan Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang.

Kini, melalui pendekatan yang lebih menekankan keberlanjutan dan pemerataan manfaat ekonomi, pemerintah berharap semakin banyak investor yang tertarik mengembangkan destinasi-destinasi potensial di berbagai daerah Indonesia, sehingga pertumbuhan sektor pariwisata tidak lagi terpusat di satu wilayah saja.

(tis/tis)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]