Komite Percepatan Pembangunan Otsus Akan Bantu Tugas Gibran Urus Papua

Jakarta, CNN Indonesia --

Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua akan membantu kerja Wapres RI Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut hal itu merupakan amanat dari UU Otonomi Khusus Papua.

"Yang hari ini dilantik adalah ketua dan anggota dari komite eksekutif tersebut yang akan bantu kerja badan pengarah yang diketuai Wapres," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/10).

Pras mengatakan Komite tersebut didirikan untuk membantu kerja dari BKP3 sebagaimana yang diamanatkan UU Otsus Papua.

"Jadi begini sesuai dengan UU Otsus itu kan ada yang disebut badan pengarah percepatan pembangunan Otsus Papua di situ amanatkan untuk bantu badan ini, maka dibentuk komite eksekutif," ucapnya.

BKP3 sendiri diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

"Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden," bunyi Pasal 68A ayat (1).

Pasal 68A ayat (2) menyebutkan bahwa badan khusus itu akan diisi oleh seorang ketua dan beberapa anggota. Susunan anggota badan khusus itu dipimpin oleh Wakil Presiden selaku Ketua dengan dibantu sejumlah menteri di kabinet sebagai anggota.

Sementara itu pada hari ini, Prabowo melantik Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua yang diketuai Velix Wanggai.

Dalam menjalankan tugasnya, Velix dibantu 9 anggota yang terdiri dari Ignatius Yogo Triono, Paulus Waterpauw, John Wetimpo, Letjen Purn Ali Hamdan Bogra, John Gebze, Billy Mambrasar, Ribka Haluk, Yanni, dan Juharson Estrella Sihasale.

(mnf/isn)

[Gambas:Video CNN]