6 hours ago
2
Foto udara kendaraan melintas di jalan tol KLBM (Krian, Legundi, Bunder, Manyar) Gresik, Jawa Timur, Rabu (11/3/2026). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai 89,76 pada 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencapai 89,76 pada 2025. Nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian beberapa tahun sebelumnya.
Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian PU Triono mengatakan tren IKM terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, IKM tercatat 78,25, kemudian naik menjadi 83,59 pada 2022, meningkat menjadi 86,18 pada 2023, lalu 88,22 pada 2024, dan mencapai 89,76 pada 2025.
Menurut Triono, survei melibatkan 635 responden yang mewakili 50 unit pelaksana teknis (UPT) atau balai dari lima unit organisasi, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Survei dilakukan pada 15 September hingga 5 Oktober 2025 dengan menggunakan formula Krejcie dan Morgan untuk menentukan jumlah sampel.
Berdasarkan hasil survei, tiga aspek yang memperoleh penilaian tertinggi adalah prosedur pelayanan, kompetensi petugas, serta persyaratan pelayanan. Sementara itu, tiga aspek yang masih perlu ditingkatkan ialah kualitas produk layanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan masyarakat.
Triono mengatakan hasil survei tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian PU untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, Forum Konsultasi Publik (FKP) juga dimanfaatkan sebagai wadah dialog dengan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan atas layanan yang diberikan.
