5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membahas penguatan kerja sama kehutanan global, perdagangan karbon, dan perlindungan mangrove dalam pertemuan bilateral dengan Secretariat Director Forest and Climate Leaders’ Partnership (FCLP) Emelyne Cheney di Indonesian Lounge, Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, Selasa (12/5/2026). Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi iklim internasional berbasis hutan.
Pertemuan tersebut menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kolaborasi internasional guna mendukung pelestarian hutan, pengelolaan hutan lestari, perdagangan karbon, serta peningkatan kontribusi Indonesia terhadap agenda iklim global.
Berdasarkan siaran pers Kemenhut, Rabu (13/5/2026), Sekretariat FCLP dalam pertemuan tersebut menyampaikan harapan agar Indonesia bergabung sebagai anggota Forest and Climate Leaders’ Partnership. “FCLP menilai Indonesia memiliki peran strategis dalam kepemimpinan kehutanan dunia, terutama pada pengelolaan hutan tropis, rehabilitasi mangrove, serta pengembangan pasar karbon berbasis kehutanan,” demikian disampaikan Kemenhut.
FCLP menjelaskan, fokus kerja sama mencakup enam bidang utama, yaitu penguatan kolaborasi internasional pada ekonomi penggunaan lahan berkelanjutan dan rantai pasok, mobilisasi pembiayaan publik dan donor, transformasi pembiayaan swasta, dukungan masyarakat adat dan komunitas lokal, penguatan pasar karbon kehutanan, serta kemitraan internasional untuk menjaga hutan berintegritas tinggi.
Sekretariat FCLP memberikan fleksibilitas bagi Indonesia untuk menentukan fokus kerja sama yang memberikan manfaat strategis bagi kepentingan nasional. Organisasi tersebut juga menawarkan dukungan jejaring internasional guna memperluas eksposur praktik baik sektor kehutanan Indonesia di tingkat global.
FCLP turut menyatakan dukungan terhadap inisiatif World Mangrove Center dan siap menjembatani kolaborasi Indonesia dengan 38 negara anggota FCLP serta Uni Eropa.
Dalam kesempatan yang sama, Indonesia juga didorong mempertimbangkan pencalonan sebagai Co-Chair FCLP pada periode mendatang yang diharapkan berasal dari kawasan Asia.
Menteri Kehutanan Raja Juli menyampaikan apresiasi atas komitmen FCLP dalam mempercepat implementasi Glasgow Leaders’ Declaration on Forest and Land Use serta berbagai prioritas FCLP tahun 2026, termasuk Forest Finance Roadmap, Intergovernmental Land Tenure Commitment, J-REDD+ Coalition, dan agenda greening construction.
Dalam pembahasan tersebut, Raja Juli menekankan pentingnya memastikan komitmen politik internasional diterjemahkan menjadi dukungan konkret bagi negara anggota, khususnya dalam percepatan pencapaian target kehutanan dan iklim menuju 2030.
Indonesia juga mendorong penguatan dukungan FCLP terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), termasuk peluang peningkatan pengakuan internasional di pasar global. Pemerintah Indonesia menyoroti pentingnya harmonisasi serta pengakuan timbal balik sistem sertifikasi nasional guna memperkuat rantai pasok berkelanjutan dan pembangunan hijau.
Selain itu, Raja Juli menegaskan pentingnya kerja sama pengembangan pasar karbon Indonesia. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 mengenai perdagangan karbon sektor kehutanan yang mencakup pengembangan proyek, verifikasi, hingga transaksi karbon secara transparan dan berintegritas.
Indonesia juga membuka peluang kolaborasi lanjutan dengan FCLP dalam penguatan sistem measurement, reporting and verification (MRV), pembangunan infrastruktur registri karbon, penguatan tata kelola pasar karbon, fasilitasi akses pembeli karbon berkualitas tinggi, serta mobilisasi investasi untuk REDD+ yurisdiksional dan proyek karbon kehutanan nasional.
