5 hours ago
1
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan kepada wartawan seusai konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (22/9/2025). Menteri Keuangan melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Agustus 2025.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar pelaku praktik saham gorengan di pasar modal dikenai sanksi tegas. Ia menilai fenomena saham gorengan masih marak terjadi dan dapat menurunkan minat generasi muda untuk berinvestasi secara sehat di pasar modal Indonesia.
Saham gorengan merupakan istilah bagi saham yang harganya berfluktuasi secara tidak wajar akibat rekayasa pihak tertentu di pasar. Menurut Purbaya, praktik semacam ini harus “dibersihkan” agar transaksi di pasar modal berjalan lebih transparan dan adil.
“Selama ini, puluhan tahun rasanya kita tahu banyak penggorengan di pasar saham. Tetapi sedikit sekali yang dihukum,” ujar Purbaya saat hadir secara virtual dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
Ia menegaskan, praktik manipulasi harga saham harus ditindak secara konsisten. “Ekspektasi saya, dalam setahun akan banyak penggoreng saham yang dihukum oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kalau program bersih-bersih dijalankan,” ujarnya.
Purbaya juga berharap BEI, OJK, serta Self-Regulatory Organization (SRO) terkait dapat berkolaborasi lebih erat dalam melakukan pembersihan terhadap saham gorengan. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan investor, terutama generasi muda.
“Kalau enggak dibersihkan, sayangnya nanti minat Gen Z atau anak-anak muda untuk berinvestasi di pasar modal bisa hilang. Padahal, 50 persen investor kita berasal dari kalangan muda. Kalau itu hilang, pasar modal kita enggak bisa berkembang lagi. Tapi kalau dirapikan, mereka akan berani masuk ke pasar saham karena mereka yakin bahwa pasarnya fair,” kata Purbaya.
