1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) masih menunggu arahan lebih lanjut dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) terkait rencana merger tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya pada 2026.
“Merger ini kami dalam status mengikuti apa langkah-langkah yang sudah digariskan oleh Danantara dan BP BUMN,” kata EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Mardiansyah dalam temu media di Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Lebih lanjut, ia mengatakan saat ini perusahaan masih dalam tahap melakukan konsolidasi secara internal dan dengan para mitra terkait.
“Sejauh ini kami hanya terus melakukan konsolidasi, baik secara internal maupun dengan teman-teman yang akan bergabung dengan kami. Baik itu secara itu secara finansial, baik itu secara legal, dan segala macam, dan semua itu di-lead oleh Danantara,” ujar Mardiansyah.
“Jadi yang bisa kami sampaikan, prosesnya masih berjalan, tapi untuk bisa selesai kapan itu proses itu, kami masih menunggu arahan dari BP BUMN dan Danantara,” katanya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan proses merger terhadap tujuh BUMN Karya harus diundur karena masih banyak persoalan keuangan yang harus dirapikan sebelum penggabungan dilakukan.
"Kita carry forward ke tahun depan, (merger) tidak selesai di tahun ini," kata Dony di Jakarta, Rabu (26/11).
Alasan utamanya yakni kondisi keuangan BUMN Karya yang dinilai masih rapuh. Dony menilai restrukturisasi utang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke tahapan penggabungan perusahaan.
Danantara saat ini masih berada pada tahap peninjauan menyeluruh terhadap rencana penggabungan tujuh BUMN Karya yakni Hutama Karya, Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, PTPP, Brantas Abipraya, dan Nindya Karya. Proses ini dinilai penting mengingat kondisi keuangan sejumlah perusahaan dinilai belum siap untuk langsung digabungkan.
Meski mundur dari target awal, Dony memastikan merger tetap akan berjalan.
Ia mengatakan beberapa skenario masih dikaji untuk menentukan bentuk penggabungan yang mampu memperkuat industri konstruksi milik negara ke depan.
sumber : Antara
