2 weeks ago
3
Tentara membawa jenazah yang gugur dalam perang AS-Iran.(Al Jazeera)
ANGGOTA parlemen dari Partai Demokrat mengumumkan pada Kamis (30/7) bahwa mereka membuka penyelidikan atas serangan pesawat tak berawak (drone) Iran yang menewaskan enam anggota layanan Amerika Serikat di Kuwait awal tahun ini. Langkah ini diambil karena ada keraguan terhadap objektivitas tinjauan internal militer atas serangan tersebut.
Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Senator Elizabeth Warren (D-Massachusetts) dan anggota DPR Pat Ryan (D-New York)--bersama hampir selusin anggota Demokrat lain di DPR dan Senat--mengutip laporan terbaru dari media massa yang menyoroti serangan pada 1 Maret tersebut. Mereka menuntut jawaban mengenai apakah militer memiliki perlindungan yang memadai sebelum serangan terjadi dan apakah para prajurit menerima perawatan medis yang layak setelahnya.
"Kebutuhan akan penyelidikan ini melampaui serangan Shuaiba. Ini tentang akuntabilitas dan perlindungan anggota layanan kami," kata Ryan, seorang veteran Angkatan Darat dan Perang Irak, dalam suatu pernyataan.
Ia merujuk pada Port Shuaiba, fasilitas di sepanjang Teluk Persia tempat serangan mematikan itu terjadi. “Adalah tugas kami sebagai anggota Kongres untuk memaksa (Hegseth) memberi kami jawaban nyata dan memastikan hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi."
Pentagon tidak segera menjawab apakah mereka akan memberikan pengarahan kepada para anggota parlemen mengenai serangan Port Shuaiba, tetapi menyatakan akan menanggapi langsung pengirim surat tersebut.
Insiden itu terjadi pada hari kedua Operation Epic Fury, nama yang diberikan pemerintahan Trump untuk konflik tersebut. Satu drone Shahed milik Iran menabrak pusat operasi Angkatan Darat di Port Shuaiba, melukai puluhan anggota layanan selain enam orang yang gugur.
Dalam beberapa bulan sejak kejadian, para penyintas menuduh bahwa para pemimpin militer gagal mengambil tindakan yang tepat meskipun telah diperingatkan bahwa fasilitas tersebut kekurangan pertahanan yang memadai. Beberapa prajurit yang terluka juga melaporkan kesulitan besar dalam mendapatkan perawatan medis untuk cedera mereka. Meski demikian, pejabat militer membantah kedua pernyataan tersebut.
Laporan media menyebutkan bahwa beberapa tentara meragukan tinjauan internal Angkatan Darat akan meminta pertanggungjawaban pihak mana pun. Temuan awal dilaporkan tidak menetapkan kesalahan atas serangan itu atau merekomendasikan tindakan hukuman. Angkatan Darat telah membagikan temuan tersebut kepada keluarga korban, tetapi belum merilis informasi itu kepada publik.
Dalam surat mereka, para anggota parlemen mempertanyakan independensi tinjauan tersebut, mengingat tugas penyelidikan awalnya diberikan kepada perwira menengah di unit yang terkena dampak, bukan penyelidik luar. Meskipun kemudian dialihkan ke perwira yang lebih senior di U.S. Army Central, para pengamat tetap skeptis karena peninjauan masih diawasi oleh personel dalam rantai komando yang sama.
Senator Warren menekankan bahwa kurangnya penyelidik independen serta kekhawatiran atas transparansi Pentagon menimbulkan pertanyaan serius tentang objektivitas penyelidikan insiden korban anggota layanan. Para anggota parlemen meminta tanggapan resmi dari Pentagon paling lambat tanggal 12 Agustus. (The Washington Post/I-2)
