REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan membangun ulang gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada 29 September 2025 lalu, mushala di kompleks pondok pesantren (ponpes) itu roboh sehingga menyebabkan puluhan santri meninggal dunia.
Menanggapi gagasan pembangunan ulang bagian ponpes tersebut, Kementerian Agama (Kemenag) RI menyatakan tidak ada persoalan. Direktur Pesantren Kemenag RI Basnang Said menjelaskan, sudah ada aturan yang memungkinkan uang negara dipakai untuk itu.
Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, pendanaan dapat bersumber dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah (APBD), unsur masyarakat, dan dana abadi pesantren yang dikelola pemerintah.
"Dapat juga bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat seperti hibah dalam negeri, hibah luar negeri, badan usaha, dana tanggung jawab sosial perusahaan, dan dana perwalian," ujar Basnang Said kepada Republika, Sabtu (11/10/2025).
Terkait berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk membangun ulang Ponpes Al Khoziny, ia mengaku belum mengetahuinya.
"Kami belum tahu persis berapanya tapi kan tergantung masing-masing kementerian lembaga untuk menganggarkan," ucap Basnang.
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berencana membangun ulang Gedung Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebagian bangunannya ambruk dan menewaskan 63 orang. Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, langkah yang akan dilakukan bukan sekadar revitalisasi, tetapi pembangunan kembali seluruh gedung pesantren dari awal.
“Perkiraan saya, waktu ke lokasi kemarin, bangunan yang warna hijau itu justru lebih murah kalau dirobohkan dan dibangun baru dari nol, daripada kita tambal sulam,” ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Terkait besaran anggaran, Kementerian PU masih melakukan perhitungan bersama pihak terkait. Dody memastikan pembangunan akan menggunakan dana dari APBN, namun tidak menutup kemungkinan adanya dukungan swasta.
“Kalau soal anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan ada bantuan dari swasta,” kata Dody.