1 day ago
3
Rapat Koordinasi Tanggap Darurat aBencana Gempa Bumi di Flores, Labuan Bajo (16/8)(MI/Marianus Images)
PEMERINTAH Pusat menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8).
Rapat koordinasi tersebut digelar atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah tanggap darurat terhadap bencana gempa yang berdampak di sejumlah wilayah di Pulau Flores. Pemerintah pusat mengerahkan kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN, serta unsur terkait untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan skala bencana di NTT sangat besar sehingga membutuhkan kekuatan aparatur pemerintah pusat dan daerah yang bekerja secara terpadu. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk terlibat penuh sekaligus memberikan bantuan kepada daerah terdampak.
“Bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparatur pusat, baik itu TNI, Polri, K/L, BUMN terlibat penuh. Bapak Presiden selain memerintahkan K/L termasuk bantuan-bantuan, Presiden juga sudah memberikan bantuan,” kata Pratikno dalam rapat koordinasi di Labuan Bajo, Minggu (16/8)
Pratikno menekankan dua hal utama dalam penanganan bencana, yakni sinkronisasi dan akuntabilitas. Menurutnya, besarnya kekuatan pemerintah pusat dan daerah hanya akan efektif apabila seluruh unsur bekerja melalui koordinasi yang terintegrasi.
“Kekuatan yang besar ini, aparatur yang besar ini, hanya bisa efektif kalau kerjanya sinkron. Oleh karena itu, posko-posko segera dibentuk dan segera diaktifkan,” ujarnya.
Ia mengatakan BNPB telah mulai membangun sistem posko, mulai dari posko bantuan di Halim hingga posko nasional di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga diminta segera membentuk serta mengaktifkan posko masing-masing agar seluruh bantuan dan penanganan dapat terkoordinasi.
“Kalau tidak sinergi, kekuatan yang besar ini bisa menjadi masalah. Maka sinkronisasi melalui posko penting sekali,” tegas Pratikno.
Hal kedua yang ditekankan Pratikno adalah pentingnya penetapan status tanggap darurat di daerah terdampak. Status tersebut diperlukan untuk memudahkan pemerintah melakukan intervensi, termasuk memungkinkan BNPB menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan kedaruratan.
“Status tanggap darurat menjadi penting. Karena kalau tidak ada status darurat, intervensinya juga sulit. Pak Kepala BNPB bisa menggunakan DSP kalau ada status darurat,” katanya.
Pratikno juga meminta pemerintah daerah memastikan pendataan korban, kerusakan, kebutuhan masyarakat dan fasilitas terdampak dilakukan secara cepat, akurat dan dapat diverifikasi. Data tersebut tidak hanya penting untuk penanganan tanggap darurat, tetapi juga menjadi dasar proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Pendataan yang benar dan akurat menjadi penting untuk mempercepat bukan hanya tanggap darurat tetapi juga rehab-rekon,” ujarnya.
Menurut Pratikno, pengalaman penanganan bencana di Sumatra menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pendataan antarwilayah. Karena itu, kepala daerah dinilai memiliki peran penting untuk menggerakkan seluruh aparatur pemerintah daerah dalam proses pendataan.
“Jadi sekali lagi, nomor satu sinkronisasi, nomor dua akuntabilitas,” kata Pratikno.
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak segera menetapkan status bencana daerah. Penetapan status tersebut dinilai penting agar BNPB dapat lebih cepat memberikan intervensi dan dukungan penanganan bencana. Suharyanto masih tercatat sebagai Kepala BNPB pada 2026.
BNPB juga akan mendirikan dan mengaktifkan posko penanganan di Labuan Bajo sebagai bagian dari sistem koordinasi bantuan untuk wilayah terdampak. Posko tersebut akan menjadi salah satu titik koordinasi pemerintah pusat dalam mengatur distribusi bantuan dan dukungan operasional.
Dalam mendukung distribusi bantuan, TNI dan Polri juga telah menyiapkan armada udara untuk membantu pergeseran logistik menuju wilayah yang terdampak dan sulit dijangkau melalui jalur darat maupun laut.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyampaikan data sementara korban akibat gempa mencapai 51 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat dan 77 orang luka ringan. Data tersebut masih dapat berubah seiring proses pendataan dan verifikasi di lapangan.
Pemerintah pusat memastikan dukungan akan terus diberikan kepada pemerintah daerah selama masa tanggap darurat. Pratikno meminta seluruh kebutuhan daerah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat segera dibahas melalui posko agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi. (H-4)
