2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mengemuka di ruang publik. Perdebatan kebijakan ini dinilai tidak lagi semata soal desain dan efektivitas program, melainkan telah berkembang ke ranah politik yang lebih luas.
Pengamat sosial dan kebijakan publik dari Kader Literasi Indonesia Maju (Kalima), Aiman Adnan, menilai dinamika tersebut mencerminkan ketegangan antara agenda kebijakan pemerintah dan respons politik di parlemen.
“Ini bukan kritik kebijakan. Ini sandiwara politik. Ribut di depan kamera, tapi lupa apa yang sudah mereka setujui bersama di Rapat Paripurna DPR,” kata Aiman, Minggu (29/2/2026).
Ia menyinggung adanya kritik dari sejumlah politisi PDI Perjuangan terhadap implementasi MBG. Namun menurutnya, perdebatan yang berkembang di ruang publik cenderung melebar dan tidak lagi fokus pada substansi program.
“Rakyat miskin butuh makan. Anak sekolah butuh gizi. Negara akhirnya hadir lewat MBG. Lalu siapa sebenarnya yang merasa terganggu?” katanya. “Di satu sisi, anak-anak di daerah datang ke sekolah tanpa sarapan. Di sisi lain, politisi ribut soal tabel dan persentase sampai lupa esensi," tambahnya.
Aiman berpandangan, resistensi terhadap MBG menunjukkan adanya dinamika politik atas perubahan prioritas kebijakan yang kini menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Ini pertama kalinya negara hadir langsung di meja makan anak-anak miskin secara sistematis. Lalu ada sekelompok politikus yang merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, program MBG tidak hanya dipandang sebagai pos anggaran, tetapi juga sebagai instrumen intervensi sosial untuk memperkuat kualitas generasi mendatang.
“MBG itu soal perut anak-anak Indonesia. Menyerangnya dengan narasi palsu sama saja dengan mengolok-olok rakyat yang hidup pas-pasan atau bahkan serba kekurangan,” sesalnya.
Aiman juga mengingatkan, perdebatan yang berlarut berpotensi memunculkan penilaian publik terhadap sikap politik para pihak yang terlibat.
“Kalau masih ngotot menyerang MBG, ini bukan lagi soal pendidikan. Ini soal intrik politik segerombolan orang yang kita sebut partai wong licik yang munafik. tidak rela perut wong cilik kenyang,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah menjalankan mandat konstitusional untuk memperkuat kualitas generasi melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.
“Siapa pun yang menghalangi dengan narasi palsu, berarti berdiri berseberangan dengan kepentingan rakyat. Dan sejarah selalu punya caranya sendiri untuk mencatat,” tandasnya.
