12 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memulihkan kinerja industri manufaktur setelah Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026. Pemerintah meyakini pelemahan tersebut dapat diatasi melalui penguatan daya saing industri dan kebijakan yang mendorong efisiensi biaya produksi.
Berdasarkan laporan S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan itu dipengaruhi melemahnya permintaan baru dari pasar domestik maupun ekspor yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan tekanan terhadap PMI pada Juni lebih banyak dipicu oleh melemahnya permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.
"Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional," kata Febri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7/2026).
Kemenperin mencatat industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar. Kondisi tersebut mendorong inflasi harga input menjadi yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah terus memperkuat implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Program itu dinilai mampu menekan biaya energi bagi sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama sehingga meningkatkan efisiensi produksi.
"Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi serta menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima," ujar Febri.
Pemerintah juga telah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU. Kebijakan yang diputuskan pada Senin (29/6/2026) itu ditujukan untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Febri, penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG menjadi salah satu langkah konkret yang dapat mempercepat pemulihan sektor manufaktur. "Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur ke jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," ujar Febri.
Kemenperin menilai perlindungan terhadap industri dalam negeri menjadi semakin penting di tengah meningkatnya persaingan global. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, mempertahankan penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat daya saing produk nasional di pasar domestik maupun ekspor.
Sejalan dengan itu, pemerintah terus mengakselerasi berbagai program strategis, mulai dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional. Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus memperkuat daya saing manufaktur nasional.
Di balik penurunan PMI pada Juni, Kemenperin mencermati adanya sinyal positif dari hasil survei S&P Global. Tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan ke depan meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, didorong ekspektasi meredanya tekanan harga dan membaiknya permintaan pasar. Optimisme tersebut diharapkan menjadi modal bagi industri manufaktur untuk kembali memasuki fase ekspansi.
