2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara mengenai arahan dari Presiden Prabowo Subianto usai pertemuannya dengan 1.200 pimpinan perguruan tinggi, di Istana Negara, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, dari pertemuan itu tidak dibahas secara speisifik terkait pengelolaan tambang oleh perguruan tinggi. Namun menurutnya, perguruan tinggi yang berhak mendapatkan 'jatah' Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah.
"Tidak dijelaskan secara spesifik, tapi bahwa memang secara undang-undang sekarang adalah kampus bisa menerima manfaat, penerima manfaat daripada pengelolaan tambang," kata Bahlil, saat ditanya apakah ada pembahasan terkait pengelolaan tambang.
Secara umum, Bahlil mengatakan bahwa penjelasan presiden kepada pimpinan perguruan tinggi terkait dengan kondisi negara, kondisi ekonomi, kedaulatan pangan, termasuk terkait hilirisasi dan energi. Meskipun tidak ada arahan khusus yang diberikan.
"Ya banyak hal, tentang bagaimana bernegara, kemudian juga bagaimana Indonesia survival, di era geopolitik yang seperti sekarang. Saya pikir banyak hal, nanti pak Menristek bisa menjelaskan," kata Bahlil.
Diketahui dalam perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba). Perguruan tinggi diperbolehkan untuk ikut mengelola wilayah tambang meski secara tidak langsung.
Dalam hal ini perguruan tinggi nantinya bisa bekerja sama dengan badan usaha yang diprioritaskan mengelola IUP. Dan kerja sama ini ditawarkan kepada perguruan tinggi yang memang berminat.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
