1 hour ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) senilai 653 juta dolar AS yang didukung Bank Dunia dinilai membuka peluang bisnis baru bagi industri geospasial nasional. Pelaku industri menilai proyek integrasi penataan ruang dan administrasi pertanahan tersebut dapat memperluas pasar perusahaan pemetaan dalam negeri sekaligus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan adopsi teknologi.
Ketua Masyarakat Ahli Survei Kadaster Indonesia (MASKI) Komisariat Wilayah Jawa Barat Encel Gani Sugandi mengatakan, proyek yang berlangsung pada 2025 hingga 2029 menjadi momentum bagi perusahaan geospasial nasional untuk meningkatkan daya saing. Namun, peluang tersebut harus diimbangi kesiapan perusahaan sejak tahap perencanaan.
“Perusahaan harus melakukan koordinasi internal, terutama dengan tim administrasi yang terlibat. Selain itu, seluruh persyaratan harus dipersiapkan, mulai dari personel, peralatan, hingga kesiapan modal awal apabila nantinya memenangkan pekerjaan,” kata Encel dalam keterangannya, Ahad (26/7/2026).
Encel mengatakan, proyek berskala besar seperti ILASPP membutuhkan kesiapan yang menyeluruh sehingga perusahaan dengan tata kelola, perencanaan, dan kapasitas yang baik akan memiliki peluang lebih besar memenangkan pekerjaan. Ia menilai mekanisme evaluasi tender pemetaan di Indonesia telah berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Menurut Encel, keterlibatan perusahaan asing dalam tender terbuka dapat menjadi kesempatan bagi industri nasional untuk memperkuat kapasitas melalui kolaborasi. Ia menilai sebagian perusahaan geospasial Indonesia telah memiliki peralatan maupun tenaga ahli yang mampu bersaing.
Encel menambahkan, penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) mulai mempercepat pekerjaan geospasial, terutama dalam otomatisasi ekstraksi fitur dan pengolahan data. Namun, hasil pengolahan AI tetap harus melalui validasi tenaga ahli agar akurasi data tetap terjaga.
Pemimpin Kantor Jasa Surveyor Berlisensi Gumilar mengatakan, tantangan utama industri geospasial saat ini bukan lagi kompetensi tenaga ahli, melainkan kapasitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan proyek berskala besar.
“SDM kita sebenarnya sudah memiliki kompetensi yang baik. Tantangannya adalah bagaimana kapasitas perusahaan, baik dari sisi aset, modal kerja, maupun pengalaman proyek, terus diperkuat sehingga semakin mampu bersaing dalam proyek-proyek berskala besar,” kata Gumilar.
Menurut dia, mekanisme pengadaan yang berlaku saat ini telah memberikan dasar yang baik bagi pelaksanaan tender. Namun, penyusunan paket pekerjaan yang lebih proporsional masih diperlukan agar semakin banyak perusahaan nasional dapat terlibat dan kapasitas industri geospasial terus meningkat.
ILASPP merupakan proyek kolaborasi lintas kementerian yang didukung pendanaan Bank Dunia senilai 653 juta dolar AS. Proyek tersebut mengintegrasikan data administrasi pertanahan dengan penataan ruang sehingga data sertifikat tanah, tata ruang, perizinan bangunan, hingga batas wilayah dapat terhubung dalam satu sistem.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertindak sebagai Project Management Unit, sedangkan Badan Informasi Geospasial (BIG) bertanggung jawab atas komponen peta dasar. Proyek tersebut juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Transmigrasi untuk menyelaraskan data pertanahan ke dalam satu peta nasional
