4 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan gubernur Bank Indonesia (BI) pada Senin (27/7/2026) menutup rangkaian gejolak panjang yang selama beberapa bulan terakhir mengguncang bank sentral. Tekanan terhadap Perry tidak hanya datang dari pelemahan tajam nilai tukar rupiah, tetapi juga dipicu dinamika politik, polemik pengisian kursi deputi gubernur BI, hingga memuncak pada desakan terbuka agar ia meletakkan jabatan.
Gejolak bermula pada awal 2026 ketika rupiah terus mengalami tekanan terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam Rapat Dewan Gubernur Januari, Perry menjelaskan pelemahan rupiah dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi eksternal, ketidakpastian ekonomi dunia, tingginya imbal hasil obligasi Amerika Serikat, serta arus modal keluar dari negara berkembang memperkuat dolar AS.
Namun Perry juga mengakui terdapat faktor domestik yang memengaruhi persepsi pasar. Salah satunya adalah ramainya pembahasan mengenai proses pencalonan deputi gubernur BI yang melibatkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Menurut Perry, pemberitaan tersebut ikut memengaruhi sentimen pelaku pasar terhadap stabilitas bank sentral, meski ia menegaskan proses pencalonan berjalan sesuai tata kelola dan tidak mengganggu independensi BI.
Thomas Djiwandono memiliki hubungan keluarga langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. Ibunya, Biantiningsih Miderawati Djojohadikusumo, merupakan kakak kandung Prabowo Subianto. Ayah Thomas adalah Soedradjad Djiwandono, ekonom yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 1993–1998.
Selain hubungan keluarga, Thomas juga memiliki hubungan politik dan profesional dengan Prabowo. Ia pernah menjabat Bendahara Umum Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.
Pada 2024, ia diangkat menjadi wakil menteri Keuangan sebagai bagian dari transisi menuju pemerintahan Prabowo. Pada Januari 2026, Prabowo mengusulkan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. DPR kemudian menyetujui pencalonan tersebut, dan Thomas dilantik pada Februari 2026.
Hubungan inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa pencalonan Thomas ke BI mendapat sorotan. Sejumlah ekonom dan pelaku pasar mengkhawatirkan independensi Bank Indonesia karena kedekatan keluarga dan politik dengan Presiden.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan Thomas dipilih berdasarkan kompetensinya, sementara Thomas sendiri menyatakan telah mengundurkan diri dari Partai Gerindra sebelum menjabat di BI untuk menghindari konflik kepentingan dan berkomitmen menjaga independensi bank sentral.
