2 hours ago
6
Rencana Israel membangun 1.200 hunian di proyek E1 Tepi Barat menuai kecaman negara Barat. Proyek ini dinilai memutus harapan solusi dua negara.(AFP)
KEMENTERIAN Perumahan Israel resmi membuka tender pembangunan sekitar 1.200 unit hunian permukiman baru di area E1, Tepi Barat yang diduduki. Langkah ini memicu kecaman luas dari negara-negara Barat utama karena dinilai mengancam keberlangsungan solusi dua negara.
Dalam pernyataan bersama, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, dan Kanada menyebut keputusan tersebut "tidak dapat diterima". Mereka mendesak Israel untuk "segera membatalkan rencana tersebut."
Seluruh permukiman Israel di wilayah pendudukan tergolong ilegal menurut hukum internasional. Akibat tekanan internasional selama puluhan tahun, Israel sempat menahan pembangunan di kawasan E1 yang terletak di timur Yerusalem.
Pihak sekutu maupun Palestina menilai pembangunan di area strategis seluas 12 kilometer persegi ini akan membagi Tepi Barat menjadi dua bagian terpisah serta mengisolasi Yerusalem Timur.
"Di tengah ketidakstabilan parah di Tepi Barat dengan tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh pemukim terhadap warga sipil, serta pembatasan serius terhadap ekonomi Palestina, keputusan ini makin memprihatinkan," bunyi pernyataan bersama negara-negara Eropa dan Kanada pada Kamis.
"Rencana ini tidak hanya menjauhkan kita dari perdamaian, tetapi juga makin merusak posisi internasional Israel," tambah pernyataan tersebut.
Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PBB dan Menteri Luar Negeri Belgia turut menyatakan bahwa proyek E1 menimbulkan "ancaman eksistensial" bagi pembentukan negara Palestina yang menyatu.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengeluarkan kecaman serupa yang langsung memicu penolakan keras dari Menteri Luar Negeri Israel.
Kendati menghadapi gugatan hukum di pengadilan Israel dari warga Palestina Bedouin setempat dan kelompok perdamaian Israel, Kementerian Perumahan Israel pada Rabu tetap merilis tender untuk 1,234 dari total 3,401 unit hunian yang telah disetujui pemerintah Israel Agustus lalu.
Batas waktu pengajuan penawaran tender ditetapkan hingga 19 Oktober, hanya beberapa hari sebelum pemilihan umum di Israel pada 27 Oktober. Jadwal ini dinilai sengaja dirancang agar pemerintahan mendatang sulit membatalkan keputusan tersebut.
Saat rencana ini diluncurkan tahun lalu, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menegaskan bahwa gagasan tentang negara Palestina "sedang dihapuskan."
Sejak menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur pada Perang Timur Tengah 1967, Israel telah membangun sekitar 160 permukiman yang dihuni 700.000 warga Yahudi, di antara sekitar 3,3 juta warga Palestina. Expansion permukiman tersebut melonjak tajam sejak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali berkuasa pada akhir 2022 memimpin koalisi sayap kanan. (BBC/Z-2)
