3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Industri dalam negeri mulai menghadapi tekanan baru, yakni potensi krisis bahan baku plastik. Sejumlah pelaku industri petrokimia seperti Chandra Asri hingga Lotte Chemical telah mengeluhkan kelangkaan bahan baku, sementara industri makanan dan minuman mengaku biaya kemasan melonjak.
Bahkan, dampak kondisi tersebut sudah terasa hingga level pedagang kecil, yang mulai menaikkan harga produk akibat mahalnya plastik.
Di tengah kondisi ini, muncul pertanyaan apakah Indonesia benar-benar berada di ambang krisis plastik?
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, potensi kelangkaan bahan baku plastik tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan akibat gangguan berlapis dalam rantai pasok global.
"Potensi kelangkaan bahan baku plastik lahir dari gangguan berlapis pada rantai pasok petrokimia global. Konflik di Timur Tengah menaikkan risiko pasokan energi, mengganggu pelayaran di jalur vital seperti Selat Hormuz, dan mendorong harga feedstock seperti nafta serta propana," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/4).
Ia menjelaskan, kenaikan harga feedstock langsung merambat ke produk turunan seperti etilena dan propilena, hingga akhirnya menekan harga resin plastik.
"Rantai harga ini menunjukkan bahwa masalah yang muncul bukan isu lokal, melainkan gangguan struktural dari hulu energi sampai hilir manufaktur," jelasnya.
Menurut Syafruddin, ancaman krisis plastik di Indonesia mulai terasa dan perlu dipandang sebagai risiko ekonomi yang serius, meski belum sampai pada tahap kelangkaan total.
"Ancaman krisis plastik di Indonesia sudah nyata dan perlu dibaca sebagai risiko ekonomi yang serius. Risiko itu belum berbentuk kelumpuhan total pasokan, tetapi tekanannya sudah terlihat pada kenaikan biaya bahan baku, ketidakpastian pengiriman, dan menyempitnya margin industri," katanya.
Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku membuat tekanan global cepat merembet ke dalam negeri.
"Dalam situasi seperti ini, krisis tidak selalu datang dalam bentuk barang hilang dari pasar. Krisis justru sering muncul lebih dulu dalam bentuk pasokan yang tersendat, pembelian yang tertunda, dan harga yang makin sulit dijangkau oleh industri pengolahan," ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet. Ia menilai kondisi saat ini sudah masuk tahap peringatan dini (early warning), meski belum menjadi krisis penuh.
"Kalau ditanya seberapa nyata ancamannya, menurut saya ini sudah masuk tahap early warning, belum krisis penuh, tapi arahnya ke sana kalau tidak diantisipasi," ujarnya.
Ia menyoroti kombinasi tekanan global dan domestik sebagai pemicu utama. Di mana, dari sisi global konflik geopolitik di Timur Tengah mengganggu pasokan energi dan turunannya seperti nafta, yang merupakan bahan utama petrokimia.
"Ini membuat pasokan terganggu sekaligus harga melonjak," jelasnya.
Adapun dari sisi domestik, tekanan nilai tukar turut memperparah kondisi karena meningkatkan biaya impor bahan baku. Ia menilai, krisis bahan baku plastik memiliki dampak luas karena plastik merupakan input penting di hampir seluruh sektor.
"Jadi yang terjadi bukan hanya kelangkaan fisik, tapi juga tekanan harga yang berlapis," imbuhnya.
Syafruddin menjelaskan, industri besar seperti makanan dan minuman, farmasi, hingga otomotif akan menghadapi lonjakan biaya produksi.
"Dampaknya akan menjalar cepat dari pabrik besar sampai meja makan rumah tangga," ujarnya.
Menurutnya, kenaikan harga resin akan langsung memengaruhi harga kemasan seperti botol, gelas plastik, hingga pembungkus makanan.
"Kenaikan itu lalu masuk ke harga air minum kemasan, minyak goreng, produk rumah tangga, makanan olahan, hingga kebutuhan harian lain," katanya.
Di sisi lain, UMKM menjadi kelompok paling rentan dalam menghadapi tekanan ini.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai lonjakan harga plastik bahkan bisa mencapai 50 hingga 100 persen.
"Kenaikan harga plastik hingga 50-100 persen akibat gangguan pasokan global (konflik Timur Tengah) sangat menekan UMKM, khususnya sektor kuliner yang bergantung pada kemasan," ujarnya.
Ia merinci dampak yang dirasakan pelaku usaha kecil, mulai dari kenaikan biaya operasional hingga penurunan daya saing.
"UMKM harus mengeluarkan modal lebih besar, bahkan beberapa pedagang melaporkan harga bahan baku plastik naik dua kali lipat," jelasnya.
Kondisi ini memaksa pelaku usaha mengambil keputusan sulit antara menaikkan harga atau menekan margin keuntungan. Alhasil, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli konsumen.
Tak sampai di situ, tekanan saat ini juga berpotensi memicu inflasi yang lebih luas. Hal itu berpotensi melemahkan kinerja sektor riil lantaran ketidakpastian yang meningkat.
Para ekonom sepakat pemerintah perlu bertindak cepat untuk mencegah tekanan ini berkembang menjadi krisis yang lebih dalam.
Syafruddin menilai langkah awal yang harus dilakukan adalah memastikan pasokan tetap aman dan stabil.
"Pemerintah harus bertindak cepat dengan strategi yang fokus pada pengamanan pasokan, stabilisasi biaya, dan penguatan kapasitas domestik," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya diversifikasi sumber impor serta percepatan penguatan industri petrokimia dalam negeri.
Sementara itu, Yusuf Rendy menilai respons pemerintah perlu dilakukan dalam dua horizon waktu, yakni jangka pendek dan jangka panjang.
"Dalam jangka pendek, fokusnya adalah menjaga pasokan dan meredam lonjakan biaya," ujarnya.
Ia menyarankan langkah seperti relaksasi impor bahan baku, pembukaan sumber alternatif, serta insentif bagi industri terdampak.
"Untuk jangka menengah dan panjang, ini harus menjadi momentum untuk memperkuat struktur industri dalam negeri," katanya.
Di sisi lain, Esther menilai tanpa langkah cepat, dampak krisis plastik bisa meluas ke pertumbuhan ekonomi nasional.
"Akibatnya pertumbuhan ekonomi berpotensi menurun," tutupnya.
(ins)
Add
as a preferred source on Google
