3 hours ago
5
Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal (tengah) didampingi Kadisnakertrans Jateng Ahmad Aziz (kiri) mengepalkan tangan bersama buruh saat kunjungan kerja di pabrik garmen ekspor PT Victory Apparel Indonesia, Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7/2026). Kunjungan tersebut guna memastikan perlindungan hak kepada 846 buruh dan karyawan yang terdampak ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemerintah menawarkan dua opsi yakni intervensi pemerintah membantu masalah permodalan serta mencarikan solusi untuk regulasi hingga bahan baku agar PHK terhindari atau memastikan pembayaran hak pekerja secara penuh sebelum operasional pabrik berakhir pada Oktober mendatang.
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengakui industri garmen tengah mengalami guncangan akibat penurunan daya beli masyarakat. Hal itu disampaikan Iqbal saat meninjau PT Victory Apparel Semarang yang akan gulung tikar dan mem-PHK 846 pekerjanya.
Saat diwawancara awak media, Iqbal mengungkapkan, setelah menuntaskan kunjungan ke PT Victory, dia bakal bertolak ke PT Samwon Busana Indonesia Jepara. Sama seperti PT Victory, PT Samwon juga mengalami kolaps dan akan melakukan PHK terhadap 600-an pekerjanya. Sebelumnya, perusahaan tekstil dan produk tekstil terbesar nasional, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo sudah terlebih dulu pailit dan mengalami kebangkrutan.
Ketika ditanya soal bergugurannya industri garmen di Tanah Air, Iqbal mengakui, penurunan daya beli masyarakat berpengaruh dalam isu tersebut. “Pertama faktornya adalah menurunnya daya beli masyarakat. Itu harus diakui, pemerintah juga mengakui itu. Penurunan daya beli mengakibatkan produksi menurun. Produksi yang menurun tentu efisiensi dari perusahaan,” ujarnya, Senin (27/7/2026).
Kendati demikian, Iqbal mengeklaim, pemerintah berupaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat. “Dua tahun berturut-turut ini, Presiden Prabowo meningkatkan upah buruh. Sepuluh tahun enggak pernah naik upah. Tapi begitu Pak Prabowo jadi Presiden, upah buruh 2025 naik 6,5 persen, 2026 6,5 persen, bahkan sampai 9,5 persen. Itu untuk meningkatkan daya beli sehingga bisa menyerap produksi,” ucapnya.
“Kalau produksi bisa dibeli oleh para pekerja, para masyarakat, itu kan meningkatkan produksi sehingga penyerapan tenaga kerja muncul,” tambah Iqbal.
