4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menggelar agenda Sekolah Wartawan di Ruang Fortakgama UGM, Senin (29/9/2025) lalu. Kali ini, acara yang digelar secara rutin tersebut menghadirkan dosen dari Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol, Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Alfath memaparkan materi berjudul 'Menyusun Policy Brief Berbasis Bukti'. Alumnus University of York, Inggris tersebut mengungkapkan bagaimana banyak laporan penelitian memiliki data yang menarik, tetapi gagal untuk memberikan kesimpulan yang relevan terhadap kebijakan.
"Menyasar permasalahan adalah kunci," tutur Alfath di hadapan para wartawan dari berbagai media massa, Senin.
Alfath juga mengamati fenomena bagaimana para pengambil kebijakan tidak memiliki banyak waktu untuk membaca laporan penelitian.
"Policy brief adalah cara yang efektif untuk menarik perhatian pengambil kebijakan terhadap temuan penelitian. Oleh karena itu, penting menjadikan temuan penelitian lebih mudah dicerna dan dibaca," tutur Alfath yang juga eks Presiden Mahasiswa UGM tahun 2017 tersebut.
Menurut Alfath, terdapat tiga faktor pemungkin penting yang mendukung konsepsi modern tentang kebijakan berbasis bukti (EBP). Yang pertama adalah basis informasi berkualitas tinggi pada area topik yang relevan. Kedua, kelompok profesional dengan keterampilan dalam analisis data dan evaluasi kebijakan. Sedangkan yang ketiga adalah insentif politik untuk memanfaatkan analisis dan saran berbasis bukti dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.
Ia pun memaparkan sejumlah elemen utama policy brief. Yang pertama adalah konten tersebut mesti relevan dan spesifik. "Inti keberhasilan dari policy brief adalah datanya mesti relevan dan kontekstual, sementara isu kebijakannya terdefinisi jelas dan spesifik," ujarnya.
Kedua, lanjut Alfath, policy brief juga mesti memiliki struktur yang sistematis yakni dimulai dari judul, ringkasan eksekutif, konteks atau ruang lingkup masalah, alternatif kebijakan, rekomendasi kebijakan, apendiks, serta sumber yang dikonsultasikan atau direkomendasikan.
Ketiga, sebuah policy brief juga disarankan menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas. "Bahasa bersifat universal dengan prinsip kebahasaan meliputi paragraf padat, kalimat efektif dengan struktur SPOK, dan penggunaan diksi lugas dan tidak bermakna ganda," kata Alfath.
Terakhir, Alfath menyarankan agar sebuah policy brief menggunakan tampilan visual dan informatif.
