3 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Di sebuah gang sempit Jalan Cibangkong, Kota Bandung, petugas sensus ekonomi mengetuk pintu sebuah rumah bercat tembok hijau. Petugas tersebut, ditemani seorang perempuan yang menjabat Ketua Rukun Tetangga (RT) di daerah itu. Perempuan tersebut, terlihat mengetuk pintu beberapa kali sambil mengucapkan salam memanggil pemilik rumah.
Dari dalam rumah, terdengar suara menyaut. Seorang ibu muda membuka pintu dengan wajah seperti bingung. Ibu RT pun, memperkenalkan petugas sensus yang ada disampingnya dan tujuan kedatangannya pada ibu tersebut. Kemudian, ibu pemilik rumah pun mempersilahkan keduanya masuk. Setelah duduk, petugas sensus mulai memberikan banyak pertanyaan pada pemilik rumah.
“Iya awalnya kaget Bu RT datang ke rumah mau apa. Ternyata, mendampingi petugas sensus ekonomi,” ujar Vinnie Nuryasari (35 tahun) Warga Jalan Cibangkong Kota Bandung, Rabu (22/7/2026).
Vinnie mengatakan, petugas sensus menanyakan berbagai hal. Yakni, dari mulai pengahasilannya, pekerjaan, hingga berapa besar keluarganya mengeluarkan uang untuk membeli pulsa dan internet. Semuanya, dengan mudah ia jawab. Sehingga, hanya dalam waktu lima 10 menit saja, semua pertanyaan telah selesai diajukan.
“Gak lama, tadi ditanya dan mengisi datanya ya hanya sekitar 10 menitan. Makanya, kadang saya heran ada masyarakat yang malah menolak didatangi petugas sensus ya,” katanya.
Menurut Vinnie, ia tak keberatan menerima petugas sensus dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan. Karena, ia tahu dengan memberikan data yang sebenarnya pada petugas sensus, maka ia bisa membantu pemerintah memiliki data yang akurat.
“Data yang akurat ini kan dibutuhkan untuk membuat program pembangunan. Misalnya, data jumlah masyarakat miskin kan nanti jelas yang harus diberi bantuan berapa,” kata Vinnie.
Senada dengan Vinnie, sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
Pendataan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan SE2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
Kegiatan ini juga, menjadi wujud dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap penyelenggaraan sensus BPS.
Proses pendataan dilakukan Ferendra Kusdwinuryanto Saputro sebagai Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) dan Ria Yunita Emkaen sebagai Petugas Pendataan Lapangan (PPL). Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, turut hadir mendampingi dalam kegiatan pendataan tersebut.
Usai proses wawancara, kegiatan dilanjutkan dengan pengambilan dokumentasi di Rumah Dinas Wakil Gubernur Jawa Barat serta pemasangan stiker SE2026 sebagai tanda pendataan telah selesai dilaksanakan.
Erwan mengapresiasi pelaksanaan SE2026. Ia mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha di Jawa Barat, untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap, serta jujur kepada petugas BPS.
"Saya mengajak masyarakat Jawa Barat untuk berperan aktif dalam mengikuti Sensus Ekonomi ini demi perbaikan ekonomi di Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya," ujar Erwan.
Melalui SE2026, BPS Provinsi Jawa Barat berkomitmen menghadirkan data berkualitas yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi.
Dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, diharapkan mampu mewujudkan data statistik yang semakin akurat demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Barat.
Sementara menurut pakar ekonomi dari Unisba, Prof Dr Sri Suwarsi SE Msi, sensus ekonomi 2026 tujuannya sangat baik.
Sensus ini, dilaksanakan sepuluh tahun sekali, terakhir digelar pada pada 2016. Tujuannya, memberikan gambaran lebih lengkap tentang struktur bisnis dan aktivitas ekonomi yang berkembang di Indonesia.
“Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk perencanaan pembangunan nasional dan regional, serta untuk mendukung pengembangan ekonomi digital dan hijau,” ujar Prof Sri.
Sri menilai, sensus 2026 ini langkah penting bagi BPS untuk mendapatkan data akurat dan komprehensif mengenai perekonomian Indonesia. Nantinya, data itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi masyarakat diberbagai sektor. “Maka keakuratan data menjadi menjadi hal yang utama,” katanya.
Bermanfaat untuk UMKM agar kebijakan tepat sasaran
Menurut Prof Sri, sensus Ekonomi akan bermanfaat untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Karena, sensus ini akan melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha di Indonesia. Dari mulai UMKM hingga usaha berskala besar. Khusus untuk UMKM, manfaat sensus ekonomi bahkan sangat besar karena data yang dihasilkan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan pengembangan usaha yang lebih tepat sasaran.
Karena, data ini akan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan yang berpihak pada UMKM seperti program pelatihan, pendampingan, dan program bantuan.
Selain itu, kata dia, akan mempermudah UMKM saat mengakses pembiayaan. Manfaat lainnya, bisa mendorong digitalisasi UMKM, membantu pengembangan pasar, perencanaan pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM.
“Manfaat sensus yang paling penting untuk UMKM adalah, dengan mengetahui data potensi suatu wilayah, maka akan mempermudah akses kemitraan dan kerja sama investor,” katanya.
Prof Sri menegaskan, sensus ekonomi bukan sekadar pendataan, tetapi sebagai pondasi bagi pembangunan ekosistem UMKM yang lebih kuat.
Semakin akurat data yang terkumpul melalui proses sensus, maka semakin tepat pula kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas, memperluas akses pembiayaan, mendorong digitalisasi, dan memperkuat daya saing UMKM.
Sehingga, mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Karena itu, butuh kerja sama yang baik antara petugas dengan masyarakat,” katanya.
Terkait adanya fenomena penolakan masyarakat terhadap petugas sensus ekonomi atau sensus penduduk, Prof Sri menilai, penolakan umumnya bukan karena masyarakat menolak sensus, melainkan dipengaruhi kombinasi faktor psikologis, sosial, dan kelembagaan.
Namun, penyebab umum bisa karena kekwatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi. Prof Sri menjelaskan, ada beberapa penyebab yang membuat masyarakat menolak petugas sensus.
Di antaranya, maraknya penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah, kurangnya pemahaman mengenai tujuan sensus, kekhawatiran terkait pajak dan perizinan usaha, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap institusi, kurangnya sosialisasi, dan kekhawatiran terhadap kerahasiaan usaha.
“Tapi untuk pastinya, perlu ditelusuri melalui wawancara atau survei tertentu mengapa masyarakat menolak sensus,” katanya.
Agar sensus ekonomi tak ada penolakan dari masyarakat, menurut Prof Sri, pemerintah harus meningkatkan sosialisasi sebelum pelaksanaan sensus melalui media massa, media sosial, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah.
Kemudiaan, kata dia, petugas yang akan mendatangi masyarakat harus menggunakan identitas resmi yang mudah diverifikasi. Serta,menjelaskan data dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan statistik dan hanya dipublikasikan dalam bentuk agregat.
Selain itu, menurut Prof Sri, hal terpenting adalah menyampaikan manfaat konkret sensus bagi masyarakat dan UMKM. Misalnya, menjelaskan salah satu manfaat sensus adalah menjadi dasar penyaluran program pembinaan, pembiayaan, dan pengembangan usaha.
Pemerintah pun, harus memanfaatkan kanal sensus daring bagi masyarakat lebih nyaman mengisi data secara digital. “Kompetensi komunikasi petugas pun harus ditingkatkan agar bisa membangun kepercayaan selama proses wawancara,” tegasnya.
Menanggapi soal data yang disensus, Prof Sri menilai, secara umum variabel yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi sudah cukup komprehensif untuk menggambarkan profil dasar pelaku usaha.
Karena, sebelum disensus semua instrumen tentu sudah dikaji mendalam oleh pakar berkompeten. Yakni, data seperti identitas usaha, lokasi, sektor usaha, jumlah tenaga kerja, status badan usaha, aktivitas ekonomi, dan penggunaan teknologi merupakan informasi yang penting sebagai dasar penyusunan kebijakan.
“Namun, jika melihat dinamika ekonomi saat ini, terutama perkembangan UMKM dan ekonomi digital, beberapa aspek ada yang perlu diperkaya. Misalnya, didata tingkat digitalisasi usaha, seperti penggunaan marketplace, media sosial, sistem pembayaran digital (QRIS), dan aplikasi pembukuan,” katanya.
Idealnya, kata dia, sensus tidak membebani responden. Karena itu, perlu keseimbangan kelengkapan informasi dan kemudahan pengisian. Data yang terlalu banyak justru bisa menurunkan kualitas jawaban karena responden merasa lelah atau enggan menjawab.
“Saya menilai, data yang dikumpulkan saat ini sudah memadai sebagai dasar pemetaan ekonomi nasional, tetapi belum sepenuhnya ideal untuk menjawab tantangan ekonomi digital dan kebutuhan pengembangan UMKM di masa depan,” katanya.
Namun, kata dia, ke depannya sensus perlu terus disempurnakan agar tidak hanya menggambarkan kondisi usaha. Tetapi juga, mampu menangkap faktor-faktor yang menentukan daya saing, transformasi digital, dan keberlanjutan usaha.
Sehingga, hasil sensus akan semakin bernilai sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang berbasis bukti (evidence-based policy).
"Sensus ekonomi merupakan investasi data bagi masa depan pembangunan. Keberhasilannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara, tetapi juga masyarakat sebagai penyedia informasi. Karena itu, kedua belah pihak memiliki peran yang sama pentingnya," paparnya.
Prof Sri menyarakan pada pemerintah agar melakukan sosialisasi secara massif, membangun kepercayaan publik, memanfaatkan teknologi digital dalam pengisian maupun pengolahan data.
Jadi, data sensus benar-benar dijadikan sarana penurunan program nyata dan masyarakat bisa melihat dampak nyata dari sensus sehingga ke depan partisipasi masyarakat akan meningkat.
“Inti keberhasilan sensus ekonomi 2026 adalah adanya kolaborasi masyarakat dan pemerintah. Maka pandai-pandailah meraih hati masyarakat dengan menonjolkan manfaat buat masa depan jika data sensus ini tercapai optimal,” katanya.
