6 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump memulai investigasi perdagangan perdana dari serangkaian penyelidikan besar yang dirancang untuk menjadi landasan pengenaan tarif baru. Investigasi dijalankan oleh Kantor Perwakilan Dagang AS (UNTR) terhadap 60 negara, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia tidak khawatir dengan investigasi yang dilakukan oleh AS, pasalnya ini adalah proses hukum.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah telah mengonfirmasi ke USTR untuk memastikan tindakan selanjutnya. Adapun, pihak AS meminta agar Indonesia mengikuti prosedurnya saja.
"Kemudian mereka (AS) menjawab bahwa ya ini diikutin saja," kata Haryo, dalam buka puasa bersama di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Senin (16/3/2026).
Adapun, investigasi terkait dugaan kegagalan mengambil tindakan terhadap praktik kerja paksa. Terkait dengan hal ini, Haryo mengatakan bahwa terkait tuduhan adanya praktik kerja paksa sudah dibahas dalam pembuatan perjanjian dagang dengan Amerika Serikat yang sudah disepakati bersama.
"Investigasi itu akan kita ikuti dengan memberikan data-data yang diperlukan. Kami yakin apa yang menjadi perhatian tersebut sebenarnya sudah dibahas dalam perundingan ART," paparnya.
ART sendiri sudah ditandatangani oleh Indonesia dan Amerika Serikat pada 19 Februari 2026 di Washington DC, AS yang mencakup perihal perdagangan antara kedua negara.
UNTR melakukan investigasi terhadap kebijakan, tindakan, dan praktik 60 negara tersebut yang tidak melarang secara efektif impor dengan praktik kerja paksa (forced labour) tergolong tidak wajar serta membebani atau membatasi perdagangan AS.
"Investigasi ini akan menentukan apakah pemerintah asing telah mengambil langkah yang cukup untuk melarang impor barang hasil kerja paksa dan bagaimana kegagalan memberantas praktik ini berdampak pada pekerja serta pelaku usaha AS," ujar Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer dikutip pada Senin (16/3/2026).
Greer juga mengatakan bahwa kerja paksa membuat pekerja dan perusahaan AS harus bersaing dengan produsen luar negeri yang disebutnya memiliki "keunggulan biaya buatan".
Adapun investigasi yang dilakukan oleh USTR mencakup 60 negara yang merupakan mitra dagang terbesar AS, Selain Indonesia ada juga Australia, Kanada, Brasil, China, Uni Eropa, India, Jepang, Malaysia, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Korea Selatan, Thailand, Inggris, hingga Vietnam.
(haa/haa)
Add
as a preferred
source on Google
