2 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menyebutkan, sebanyak 48 titik sumur bor sedang dibangun saat ini. Pengeboran dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih di musim kemarau yang diprediksi berlangsung sedikit lebih lama akibat adanya fenomena El Nino tahun ini.
Puluhan titik sumur bor yang sedang di bangun itu ditempatkan di desa-desa yang sangat membutuhkan dan kerap mengalami krisis air bersih di musim kemarau ini. Penempatan tentunya dilakukan berdasarkan hasil pemetaan yang matang.
"Kami mempercepat pembangunan sumber air melalui pengeboran sumur bor atau SPAM (sistem pengelolaan air minum) di 48 titik yang tersebar di berbagai desa, disertai penyediaan toren atau tandon air agar distribusi air kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal," kata Jeje saat dikonfirmas, Ahad (26/7/2026).
Selain itu, kata Jeje, Pemkab Bandung Barat melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga menyiagakan armada distribusi air bersih yang terdiri atas tiga unit mobil tangki BPBD, dua unit dari Dinas Perumahan dan Permukiman, serta satu unit dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Langkah lainnya yakni membuka layanan darurat distribusi air bersih. Masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih bisa melapor melalui pemerintah desa maupun pemerintah kecamatan, atau langsung menghubungi Call Center BPBD melalui WhatsApp di nomor 0877-1661-2121 agar dapat segera ditindaklanjuti.
"Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan memastikan setiap masyarakat yang terdampak mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat," imbuh Jeje.
Sebelumnya, Pemkab Bandung Barat menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026. Status itu dibuat sebagai bentuk kesiapan pemerintah dalam menghadapi risiko yang ditimbulkan selama musim kemarau.
"Langkah ini diambil sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan sekaligus mengantisipasi meningkatnya kebakaran hutan dan lahan selama kemarau," kata Jeje.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo mengatakan, pemetaan daerah rawan kekeringan dilakukan dengan mengacu pada kejadian pada musim kemarau dalam beberapa tahun terakhir.
Data tersebut menjadi dasar pemerintah menentukan prioritas penanganan apabila krisis air bersih kembali terjadi.
Pada musim kemarau 2023, sedikitnya delapan kecamatan mengalami kekeringan, yakni Cisarua, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cipeundeuy, Cikalongwetan, Rongga, dan Gununghalu.
Sementara pada 2024, wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Batujajar, Ngamprah, Padalarang, Cipatat, Cisarua, Cikalongwetan, dan Cipeundeuy.
"Wilayah-wilayah tersebut menjadi perhatian kami karena berdasarkan pengalaman sebelumnya berpotensi kembali mengalami kekeringan saat musim kemarau berlangsung," ujar Duddy.
Untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat, BPBD telah menyiapkan personel beserta armada yang sewaktu-waktu dapat diterjunkan ke lokasi terdampak.
Sebanyak 20 personel disiagakan selama masa siaga darurat, didukung tiga unit mobil tangki air yang akan digunakan untuk mendistribusikan bantuan air bersih apabila ada permintaan dari desa maupun kecamatan.
"Dalam konteks kesiapsiagaan tentu personel dan juga peralatan sudah kami siapkan. Ada 20 personel yang disiagakan dan tiga mobil tangki yang siap dimobilisasi," sebut Duddy.
BPBD juga akan terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan ketersediaan sumber air di wilayah Bandung Barat selama musim kemarau guna memastikan distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat ketika masyarakat mulai mengalami krisis air bersih.
