Sudah Berapa ASN Pindah ke IKN? Begini Penjelasan Kepala OIKN Basuki

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Otorita Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan aparatur sipil negara (ASN) yang sudah berada dan berkantor di IKN sudah mencapai ribuan orang, selain ASN dari OIKN.

Basuki membeberkan sudah ada sekitar 2.000 lebih ASN yang sudah menetap dan bekerja di IKN, dengan rincian, sekitar 1.100 ASN OIKN dan sisanya merupakan ASN non-OIKN. Adapun ASN selain OIKN yakni dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kalau ASN sekarang yang sudah ada di IKN, selain ASN OIKN yang ada sekitar 1.100 orang, di antaranya ASN dari Kementerian PU, Kemenhub, Kementerian PKP, dan Kemenkes," kata Basuki saat ditemui wartawan di Gedung DPR RI, Senin (30/3/2026).

Untuk Kementerian PU, beberapa balai juga sudah memiliki kantornya di IKN. Selain itu, juga sudah banyak ASN dari Kemenhub karena berkaitan dengan pengoperasian Bandara IKN.

"Beberapa balai-balai Kementerian PU sudah ada di sana, ASN di Kemenhub juga sudah cukup banyak di sana karena kan untuk pengoperasian Bandara IKN," jelasnya.

Menurut Basuki, pemindahan ASN ini menjadi bagian penting dalam menghidupkan aktivitas pemerintahan di ibu kota baru.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas yang meliputi sistem informasi kota cerdas (smart city), pembangunan ekosistem digital, serta layanan sistem perizinan juga menjadi kegiatan prioritas pertama OIKN.

Adapun kegiatan prioritas kedua OIKN untuk tahun ini mencakup pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pengelolaan lingkungan.

"Meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN," jelas Basuki.

Di sisi lain, pembangunan IKN tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah juga mendorong keterlibatan sektor swasta dalam mendukung percepatan pembangunan. Nilai investasi dari sektor non-pemerintah ditargetkan mencapai Rp70 triliun hingga 2029.

Dengan kombinasi pembangunan infrastruktur, pemindahan ASN, serta dukungan investasi, pemerintah optimistis pengembangan IKN dapat berjalan sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.