13 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah Taiwan menegaskan kembali status mereka sebagai negara merdeka yang berdaulat. Penegasan disampaikan menyikapi permintaan Presiden AS Donald Trump untuk tidak mendeklarasikan kemerdekaan secara formal.
Langkah itu diambil menyusul berakhirnya kunjungan kenegaraan Trump ke Beijing. Saat itu, Presiden Chin Xi Jinping mendesak Trump untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Merespons dinamika tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan Taiwan adalah negara demokratis yang berdaulat dan merdeka, serta sama sekali tidak berada di bawah kendali Republik Rakyat China.
"Taiwan adalah negara demokratis yang berdaulat dan merdeka, serta tidak tunduk pada Republik Rakyat China," pernyataan resmi Taiwan seperti diberitakan AFP pada Sabtu (16/5).
Selain itu, pihak kementerian juga menggarisbawahi bahwa pasokan senjata "bukan hanya komitmen keamanan AS kepada Taiwan yang tercantum jelas dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, tetapi juga merupakan bentuk pencegahan bersama terhadap ancaman regional."
Pernyataan tegas dari pihak Taiwan ini muncul setelah Trump secara terbuka menyatakan keengganannya untuk terlibat dalam konflik bersenjata demi kemerdekaan Taiwan.
Dalam wawancaranya di program Special Report dengan Bret Baier di Fox News, Trump menyatakan dirinya tidak ingin ada pihak yang memproklamasikan kemerdekaan jika hal itu berujung membuat AS harus menempuh jarak ribuan mil demi berperang.
Trump meminta kedua belah pihak untuk meredam ketegangan dan menilai China akan menerima situasi yang ada saat ini asalkan status quo tetap dipertahankan.
"Saya ingin mereka mendinginkan suasana. Saya ingin China mendinginkan suasana. Kita tidak sedang mencari perang, dan jika Anda mempertahankannya seperti apa adanya, saya pikir China akan baik-baik saja dengan hal itu."
Sebelumnya, dalam pertemuan puncak dengan Trump, Presiden China Xi Jinping telah memberikan peringatan keras bahwa kesalahan langkah dalam menangani isu sensitif terkait Taiwan dapat memicu konflik nyata.
Di sisi lain, Presiden Taiwan Lai Ching-te secara konsisten menganggap pulau tersebut sudah merdeka, sehingga deklarasi formal dinilai tidak lagi diperlukan.
Terkait komitmen AS, juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, menyatakan pihaknya mencatat penegasan berulang dari pihak AS, termasuk dari Presiden Trump dan Sekretaris Negara Marco Rubio, bahwa kebijakan konsisten AS terhadap Taiwan tidak berubah.
Taiwan pun berharap dapat terus bekerja sama di bawah payung Undang-Undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relations Act).
Mengenai kelanjutan penjualan senjata AS ke Taiwan, parlemen Taiwan sendiri baru-baru ini telah menyetujui anggaran pertahanan senilai US$25 miliar.
Dana tersebut dialokasikan untuk mendanai paket persenjataan dari Washington yang telah diumumkan sebelumnya serta rencana pembelian tahap berikutnya.
Pihak Taiwan menegaskan bahwa pasokan senjata ini bukan sekadar komitmen keamanan AS, melainkan sebuah bentuk pencegahan bersama terhadap potensi ancaman stabilitas di kawasan tersebut.
(afp/chri)
Add
as a preferred source on Google
