4 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Penguatan peran media lokal melalui komunikasi risiko dalam menghadapi bencana hidrometeorologi jadi sorotan utama seminar nasional “Membangkitkan Ekosistem Bisnis Perusahaan Media di Provinsi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi", di Hotel Ayani, Banda Aceh, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pimpinan media, pemerintah daerah (pemda), hingga pelaku usaha dan akademisi.
Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr Tria Patrianti, M.I.Kom mengatakan, bencana hidrometeorologi tidak lagi bisa dipandang sebagai peristiwa sesaat, melainkan risiko sistemik yang berulang akibat perubahan iklim.
Karena itu, dibutuhkan pendekatan baru dalam pengelolaan informasi publik, khususnya melalui penguatan komunikasi risiko. Selama ini, kata dia, penanganan bencana cenderung berfokus pada aspek fisik seperti evakuasi dan pemulihan infrastruktur.
Sedangkan aspek komunikasi belum mendapat perhatian yang memadai. Padahal, dalam situasi krisis, informasi yang akurat, cepat, dan tepercaya menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas sosial.
“Bencana bukan hanya merusak infrastruktur, juga mengganggu sistem informasi publik. Ketika komunikasi tidak berjalan, yang muncul ketidakpastian dan kepanikan. Di sinilah peran media menjadi sangat strategis,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, juga aktor penting dalam membentuk persepsi publik terhadap risiko.
Dalam perspektif komunikasi risiko, informasi yang disampaikan media bisa memengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespons bencana.
Dalam konteks bencana Aceh, wartawan lokal merupakan sumber infrastruktur kebencanaan karena pelaku sejarah utama di lokasi bencana. Dari beberapa kejadian bencana, wartawan lokal selalu menjadi garda terdepan memberikan informasi dan data akurat.
"Apabila tidak dibuat sebuah sistem, maka proses penyebaran informasi dan data kebencanaan terhambat. Namun dengan masuknya media ke dalam infrastruktur, wartawan akan menjadi fasilitator komunikasi kebencanaan," ungkap Tria.
Maka, Tria merekomendasikan model komunikasi risiko pascabencana hidrometeorologi yang di dalamnya melibatkan kolaborasi pemerintah, media, aparat, dan swasta.
Ia juga menyoroti relasi media sosial dan jurnalis yang pada era ini terjadi kemunduran yang mendorong terjadinya miskomunikasi dan mispersepsi di masyarakat.
"Semua informasi yang didapatkan warga dunia bersumber dari media lokal. Media sosial tidak boleh dijadikan sumber berita jurnalis. Pers tidak bisa mengambil sumber dari media sosial. Media sosial adalah media sosialisasi bukan sebagai sumber utama. Sekarang yang terjadi terbalik," ungkapnya.
Tria mengungkapkan, media memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat Aceh tentang potensi bencana alam yang bersumber dari hidrometeorologi.
"Kita harus menyampaikan informasi akurat untuk kemanusiaan. Semua yang terkait kebencanaan dan kerentanan justru jadi tantangan bagi seluruh pekerja media bahwa jurnalis ada di garda terdepan," kata Tria menutup pemaparannya.
Seminar ini rangkaian acara Uji Kompetensi Wartawan Angkatan 19 yang dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Aceh M Nasir, S.IP., MPA.
Acara ini juga menghadirkan Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Aceh Irjen Pol Drs Marzuki Ali Basyah, MM, Kepala Diskominsa Dr Edi Yandra, S.STP., MSP, Ketua Umum KADIN Muhammad Iqbal Piyeung, dan Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh Aryos Nivada.
Kegiatan ini diselenggarakan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ yang diikuti 28 peserta dari berbagai media lokal Aceh berlangsung Kamis hingga Jumat, 16-17 April 2026. Acara ini berlangsung atas kerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Aceh, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Diskominsa).
