3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Gabungan massa aksi demonstrasi 21 April (214) di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim, Samarinda, Senin (4/5). Kali ini massa 214 Jilid 2 datang dari gabungan mahasiswa beberapa universitas, elemen warga, dan buruh di Kaltim.
Dalam aksi itu mereka menuntut keterbukaan informasi terkait penandatanganan hak angket. Massa melakukan aksi, karena tak ada informasi apapun soal tuntutan mereka pascademo 21 April. Dalam aksi pada awal pekan ini, massa berhasil merangsek masuk ke kawasan gedung wakil rakyat Kaltim itu setelah menjebol barikade kawat berduri yang dipasang aparat dan pagar gedung DPRD.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, pada hari yang sama, di dalam gedung DPRD Kaltim berlangsung pembahasan usulan hak angket pada rapat paripurna.
Mengutip dari detikKalimantan, pembahasan dalam rapat paripurna itu sempat panas dan hasil akhirnya lebih dari setengah anggota DPRD Kaltim atau sebanyak 21 orang meneken usulan hak angket tersebut.
Rapat memanas ketika di tengah perdebatan soal agenda Badan Musyawarah (Bamus), Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi sempat meninggalkan ruang sidang. Lalu suasana makin panas aat pembahasan hak angket dinilai mulai diarahkan ke sikap fraksi, bukan lagi substansi tuntutan masyarakat.
Sejumlah anggota dewan saling menyampaikan pandangan sebelum Reza akhirnya memilih keluar dari ruang rapat.
Reza mengatakan dirinya secara pribadi memperjuangkan agar hak angket masuk dalam jadwal Bamus. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sebelumnya datang ke DPRD Kaltim.
"Ini saya memperjuangkan masyarakat Kaltim untuk dimasukkan ke jadwal Bamus terkait hak angket ini," ujarnya kepada wartawan di depan Gedung D Kantor DPRD Kaltim pascasidang pembahasan, Senin kemarin.
Ia menjelaskan pembahasan hak angket sebenarnya sudah sempat dijadwalkan. Namun dalam rapat muncul pembahasan mengenai sikap sejumlah fraksi yang menurutnya tidak seharusnya saling dicampuri.
Menurut Reza, setiap fraksi memiliki kewenangan masing-masing dalam menentukan sikap politik. Ia juga menyinggung soal anggota dewan yang dinilai jarang turun langsung menghadapi massa aksi maupun menerima aspirasi masyarakat di lapangan.
"Sekali-sekalilah mereka yang turun menghadapi relawan ataupun pendemo itu. Karena selama ini kami turun terus mendengarkan aspirasi mereka," katanya.
Ia menyebut pihaknya juga telah menerima aliansi masyarakat beberapa hari sebelumnya di Gedung DPRD Kaltim. Karena itu, menurutnya hak angket merupakan amanah masyarakat yang tinggal menunggu proses lanjutan dari pimpinan dewan.
"Ini adalah hak angket yang memang harus kita laksanakan. Ini amanah dari masyarakat, tinggal prosesnya saja lagi," tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu mengatakan usulan hak angket telah memenuhi syarat administratif karena didukung lebih dari 10 anggota DPRD lintas fraksi. Ia menyebut sedikitnya 21 anggota DPRD telah menandatangani usulan tersebut.
Anggota DPRD Kaltim untuk periode 2024-2029 yang terpilih dari pemilu legislatif dua tahun lalu itu ada 55 orang. Adapun rincian per fraksinya adalah Golkar (15 kursi), Gerindra (10), PDIP (9), PKB (6), PKS (4), PAN (4), NasDem (3), Demokrat (2), dan PPP (2).
Menurut Baharuddin Demmu, syarat yang dipenuhi dari pengusul itu sudah cukup untuk membawa usulan hak angket ke tahapan berikutnya.
"Kita menandatangani usul inisiatif untuk hak angket. Ada sekitar 21 orang tanda tangan dan itu sudah memenuhi syarat," katanya.
Politikus PAN itu menjelaskan mekanisme berikutnya adalah menunggu penjadwalan rapat Bamus sebelum usulan dibawa ke paripurna. Menurutnya, pimpinan DPRD kini tinggal menentukan jadwal pembahasan lanjutan.
"Begitu diterima dan memenuhi syarat, maka harus dijadwalkan di Bamus untuk dimasukkan ke paripurna. Kita tunggu ketua," katanya.
Usai sidang pembahasan hak angket, satu per satu anggota dewan keluar dari gedung meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud--yang juga kakak sulung dari Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud---baru keluar belakangan. Hasanuddin tidak memberikan jawaban apapun atas pertanyaan awak media. Baik Hasanuddin maupun Rudy adalah kader Golkar--partai dengan kursi terbanyak di DPRD Kaltim.
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid/ugo)
Add
as a preferred source on Google
