4 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa di Pulau Flores akan melibatkan masyarakat setempat. Pelibatan warga ditujukan agar proses pemulihan fasilitas publik sekaligus membuka kembali sumber penghasilan masyarakat terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan hal tersebut saat meninjau sejumlah fasilitas publik dan rumah ibadah di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/8/2026).
Dody meninjau Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek serta Masjid Nurul Huda Reo. Pemerintah melakukan pendataan dan pemeriksaan untuk menentukan penanganan setiap bangunan berdasarkan tingkat kerusakannya.
“Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Jadi harus koordinasi dengan yang menggunakan atau mengelola bangunan tersebut," ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Dody mengatakan bangunan dengan kerusakan yang masih dapat diperbaiki akan ditangani melalui rehabilitasi. Sementara bangunan dengan kerusakan berat akan dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih kuat dan menyesuaikan kondisi wilayah rawan gempa.
Pendataan dan pemeriksaan dilakukan Kementerian PU melalui unit teknis terkait, termasuk Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
“Di sini ada masjid, tadi masjidnya rusak parah sehingga harus dibongkar seluruhnya. Gereja di Dampek juga sama,” ucap Dody.
Dody meminta proses pembangunan kembali rumah ibadah dilakukan melalui koordinasi dengan pihak yang mengelola bangunan. Untuk Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek, koordinasi dilakukan dengan pastor, pengurus paroki, dan Keuskupan Ruteng.
“Kalau gereja ya koordinasi dengan pastornya. Kearifan lokalnya jangan sampai hilang,” tegasnya.
Menurut Dody, penerapan kearifan lokal tetap harus berjalan bersama pemenuhan standar keselamatan. Fasilitas yang diperbaiki maupun dibangun kembali harus memiliki ketahanan terhadap potensi gempa.
“Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya,” ujar Dody.
Selain aspek konstruksi, Dody meminta masyarakat setempat dilibatkan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menurutnya, keterlibatan warga dapat membantu menjaga penghasilan masyarakat selama proses pemulihan berlangsung.
“Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan pencahariannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak,” kata Dody.
Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip build back better, yakni membangun kembali fasilitas yang terdampak bencana dengan kualitas dan tingkat keamanan yang lebih baik.
Hingga 26 Agustus, Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan pemeriksaan cepat terhadap 66 lokasi di delapan kabupaten terdampak gempa di NTT, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, Sikka, dan Flores Timur.
Dari 66 lokasi tersebut, terdapat 350 bangunan gedung yang telah diperiksa. Hasil pemeriksaan menunjukkan 229 bangunan dapat digunakan kembali, 49 bangunan dapat digunakan secara terbatas, dan 21 bangunan dinyatakan tidak aman untuk digunakan.
Pemeriksaan diprioritaskan pada fasilitas yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, seperti rumah sakit dan fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, rumah ibadah, serta fasilitas publik lainnya yang terdampak gempa.
Dengan pelibatan masyarakat dalam proses rehab-rekon, pemulihan pascagempa tidak hanya menyasar fasilitas yang rusak, tetapi juga membantu warga terdampak tetap memiliki kesempatan bekerja selama proses pembangunan berlangsung.
