1 week ago
6
Luhut Binsar Pandjaitan(MI/Insi Nantika Jelita)
KETUA Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan sebanyak 50 juta masyarakat termiskin akan menerima bantuan sosial (bansos) melalui rekening. Penyaluran bansos tersebut akan menggunakan basis data Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan," ujar Luhut dalam Konferensi Pers Gerakan Nasional Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dan Percepatan Piloting Perlinsos Digital di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9).
Luhut mengatakan pemerintah masih menyiapkan mekanisme penyaluran agar bantuan yang diberikan tidak disalahgunakan. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penggunaan kupon atau pembatasan transaksi sehingga dana bansos hanya dapat digunakan untuk kebutuhan tertentu, seperti membayar listrik, membeli beras, atau bahan bakar.
"Kita masih memikirkan apakah nanti diberikan kupon, sehingga tidak boleh untuk judi online (judol)," katanya.
Menurut Luhut, digitalisasi penyaluran bansos akan membuat proses distribusi lebih transparan dan mengurangi interaksi langsung antara penerima dengan petugas. Dengan demikian, potensi penyimpangan dan korupsi dalam penyaluran bantuan diharapkan dapat ditekan.
Luhut menambahkan, pemerintah telah mempersiapkan digitalisasi perlindungan sosial tersebut selama sekitar satu tahun. Uji coba telah dilakukan di Kabupaten Banyuwangi dan saat ini pemerintah tengah memperluas piloting ke daerah lain.
Menurut dia, sebanyak 215 kabupaten telah terdata dalam proses tersebut. Pemerintah juga mengajak Polri, TNI, serta masyarakat untuk terlibat sebagai agen perlindungan sosial.
Luhut mengatakan jumlah penerima bansos masih dapat berubah mengikuti perkembangan dan pemutakhiran data. Pemerintah, kata dia, akan menggunakan angka penerima berdasarkan kondisi riil di lapangan.
"Presiden sudah mengatakan, enggak apa-apa kita mulai dengan real number," katanya.
Dengan menghentikan penyaluran bantuan sosial (bansos) secara tunai dan mengalihkannya ke transaksi nontunai, kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan transparansi penyaluran. Serta, mengurangi potensi korupsi karena setiap transaksi memiliki jejak penggunaan dana.
“Kami sepakat tidak ada lagi cash transfer, jadi semua cashless transaction. Ini juga untuk mengurangi korupsi karena setiap transaksi harus ada dasarnya,” ujar Luhut.
Luhut menilai digitalisasi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat efisiensi anggaran. Ia menyebut penghematan dari digitalisasi yang dihitung pemerintah berpotensi mencapai Rp1.200 triliun, meski angka tersebut masih dapat berubah.
Menurutnya, efisiensi tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah memastikan manfaat anggaran dan program perlindungan sosial benar-benar dirasakan masyarakat hingga lapisan terbawah. (E-4)
