2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, oleh Azis Subekti, Anggota DPR Fraksi Pratai Gerindra
Ketika dunia membaca ketegangan di sekitar Selat Hormuz, perhatian biasanya tertuju ke Timur Tengah. Iran, kapal tanker, armada laut, dan ancaman penutupan jalur energi menjadi pusat percakapan global.
Namun setiap kali saya mencoba memahami krisis semacam ini, saya sering merasa bahwa ada satu tempat lain yang sama pentingnya untuk diperhatikan—tempat yang jauh dari Teluk Persia, tetapi diam-diam ikut menentukan arah konflik itu. Tempat itu adalah Amerika Serikat sendiri.
Selama puluhan tahun setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbiasa melihat Amerika Serikat sebagai kekuatan global yang bergerak dengan keyakinan yang relatif jelas. Armada lautnya menjaga jalur perdagangan internasional, jaringan aliansinya membentang dari Eropa hingga Asia, dan keputusan politik di Washington sering menjadi penentu arah banyak krisis internasional.
Selat Hormuz adalah salah satu simbol dari sistem itu. Kehadiran militer Amerika di kawasan Teluk selama beberapa dekade telah menjadi bagian dari arsitektur keamanan global yang memastikan jalur energi dunia tetap terbuka. Stabilitas selat ini sering kali dipandang sebagai kepentingan vital bagi ekonomi internasional.
Namun gambaran tentang Amerika sebagai kekuatan yang sepenuhnya stabil mulai berubah dalam beberapa tahun terakhir. Di dalam negeri, negara itu semakin terbelah secara politik. Polarisasi antara partai politik meningkat tajam. Perdebatan tentang peran Amerika di dunia menjadi semakin keras. Bahkan kepercayaan publik terhadap institusi politik mengalami erosi yang tidak kecil.
Dalam suasana seperti ini, setiap keputusan tentang konflik luar negeri tidak lagi hanya soal geopolitik. Ia juga menjadi bagian dari pergulatan politik domestik.
Presiden Donald Trump muncul dalam konteks yang sangat khas
Sejak awal karier politiknya, Trump membangun narasi bahwa Amerika telah terlalu lama terlibat dalam perang yang mahal dan tidak selalu membawa keuntungan strategis. Dalam banyak pidatonya, ia berbicara tentang “endless wars”—perang tanpa akhir yang menurutnya membebani ekonomi dan masyarakat Amerika.
Narasi ini memiliki resonansi yang kuat. Setelah dua dekade konflik di Irak dan Afghanistan, banyak warga Amerika memang mulai mempertanyakan apakah negara mereka harus terus memainkan peran sebagai polisi dunia.
Namun paradoksnya, di tengah retorika tentang kelelahan perang itu, kebijakan Amerika terhadap Iran justru sering bergerak dalam arah yang konfrontatif. Tekanan ekonomi melalui sanksi, operasi militer terbatas, hingga dukungan kuat terhadap Israel membuat hubungan dengan Iran tetap berada dalam ketegangan yang tinggi.
Di sinilah dilema politik Trump menjadi sangat menarik. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan citra sebagai pemimpin yang tegas dalam menghadapi lawan-lawan Amerika. Sikap keras terhadap Iran dapat memperkuat pesan bahwa Amerika tetap menjadi kekuatan yang tidak ragu menggunakan kekuatan untuk mempertahankan kepentingannya.
Namun di sisi lain, konflik yang terlalu besar di Timur Tengah berisiko bertabrakan dengan janji politiknya sendiri untuk mengurangi keterlibatan militer Amerika di luar negeri. Jika ketegangan dengan Iran berkembang menjadi perang besar, biaya ekonomi dan politiknya hampir pasti akan terasa di dalam negeri.
Sejarah politik Amerika menunjukkan bahwa perang luar negeri sering memiliki dampak yang dalam terhadap nasib presiden yang memimpinnya. Beberapa perang memperkuat kepemimpinan nasional. Namun tidak sedikit pula yang justru menggerus legitimasi politik pemerintah di dalam negeri. Karena itu, kebijakan Amerika terhadap Iran hari ini sering terasa seperti berjalan di atas garis yang sangat tipis.
Tekanan harus cukup kuat untuk menunjukkan dominasi geopolitik. Tetapi tidak boleh terlalu jauh hingga berubah menjadi konflik besar yang sulit dikendalikan.
Masalahnya, dalam geopolitik modern, garis semacam itu tidak selalu mudah dijaga. Ketika berbagai aktor terlibat—dari Iran hingga Israel, dari negara-negara Teluk hingga kekuatan global lain—sebuah eskalasi kecil dapat dengan cepat berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Dan jika itu terjadi, dampaknya tidak hanya akan terasa di Timur Tengah. Ia juga akan kembali ke Amerika sendiri.
Dalam situasi seperti ini, kebijakan luar negeri Amerika terhadap Iran dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Bagi sebagian pengamat, langkah-langkah keras terhadap Iran adalah bagian dari strategi geopolitik yang dirancang untuk mempertahankan pengaruh Amerika dalam sistem internasional.
Namun bagi sebagian lainnya, kebijakan ini juga dapat menjadi semacam bom politik jangka panjang. Jika konflik semakin meluas, ia dapat memperdalam perpecahan politik domestik Amerika yang sudah cukup tajam.
Di tengah perubahan keseimbangan kekuatan global yang semakin kompleks, kemampuan Amerika untuk menjaga stabilitas internasional ternyata juga sangat bergantung pada stabilitas di dalam negerinya sendiri.
Dan di sinilah Selat Hormuz kembali muncul sebagai simbol yang menarik. Di jalur air sempit itu, kapal-kapal tanker membawa energi bagi ekonomi dunia. Tetapi bersama mereka, bergerak pula keputusan-keputusan politik yang lahir jauh di Washington—keputusan yang tidak hanya dipengaruhi oleh geopolitik global, tetapi juga oleh perdebatan keras di dalam rumah Amerika sendiri.
Karena dalam dunia yang semakin saling terhubung seperti sekarang, nasib sebuah selat di Timur Tengah kadang tidak hanya ditentukan oleh kapal perang yang berlayar di atasnya. Ia juga ditentukan oleh politik yang sedang berlangsung ribuan kilometer jauhnya, di dalam negeri sebuah kekuatan besar yang sedang mencoba memahami kembali perannya di dunia.
