1 week ago
6
Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.(Anadolu)
MENTERI Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyatakan bahwa pemerintahannya tengah mempertimbangkan penerapan sanksi baru yang menargetkan permukiman Israel di Tepi Barat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas permukiman ilegal dan kekerasan yang dilakukan oleh pemukim di wilayah pendudukan tersebut.
Dalam pidatonya di majelis tinggi Parlemen Australia pada Rabu (9/9/2026), Wong menegaskan bahwa Canberra sedang menyusun langkah-langkah strategis yang terkoordinasi dengan mitra internasional. "Hari ini, saya dapat mengumumkan bahwa Australia sedang mengejar langkah-langkah terarah lebih lanjut dalam koordinasi dengan mitra internasional untuk mencegah permukiman ilegal dan kekerasan pemukim," ujar Wong.
Pertimbangan Ekonomi dan Larangan Dagang
Meski berencana memperketat sanksi, Wong mengklarifikasi bahwa Australia belum akan mengambil langkah ekstrem seperti yang dilakukan beberapa negara lain. Canberra saat ini belum bermaksud memberlakukan larangan total terhadap perdagangan barang-barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat.
Pemerintah Australia menyatakan kekhawatiran mengenai dampak implementasi larangan perdagangan tersebut. Menurut Wong, kebijakan larangan total berpotensi menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan bagi stabilitas bisnis, baik bagi pelaku usaha di Australia, Palestina, maupun Israel sendiri.
Konteks Internasional:
Sebelumnya pada Selasa (8/9/2026), Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot mengungkapkan bahwa Prancis bersama 11 negara lainnya berencana memberlakukan larangan perdagangan penuh dengan wilayah permukiman Israel di Tepi Barat sebagai bentuk tekanan diplomatik.
Ekspansi Permukiman Israel
Ketegangan diplomatik ini meningkat seiring dengan kebijakan ekspansi yang terus dilakukan pemerintah Israel. Pada Agustus 2026, Israel secara resmi mengumumkan tender proyek pembangunan ribuan hunian di kawasan Mevaseret Adumim.
Proyek strategis ini, yang telah disetujui oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sejak September 2025, bertujuan menghubungkan kota Maale Adumim dengan Yerusalem. Komunitas internasional dan Otoritas Palestina menilai langkah ini sebagai pelanggaran berat terhadap integritas wilayah Palestina dan hambatan utama bagi solusi dua negara.
| September 2025 | PM Netanyahu menyetujui proyek penghubung Maale Adumim - Yerusalem. |
| Agustus 2026 | Pengumuman resmi tender ribuan hunian di Mevaseret Adumim. |
| September 2026 | Australia mengumumkan pengejaran sanksi terarah baru. |
Aktivitas permukiman di Tepi Barat tetap menjadi titik api perselisihan global. Warga Palestina memandang pembangunan hunian tersebut sebagai kebijakan sistematis untuk memperkuat dominasi negara Yahudi di wilayah yang secara hukum internasional dianggap sebagai wilayah pendudukan. (Sputnik/Ant/I-1)
