1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang ditargetkan menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, pengamat ekonomi sekaligus Direktur Next Policy Yusuf Wibisono menilai, berdasarkan analisis terhadap realisasi MBG, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbilang minim.
Yusuf menjelaskan dampak langsung (direct impact) MBG terhadap kemiskinan terjadi melalui penurunan pengeluaran pangan rumah tangga miskin, penguatan ekonomi rakyat lewat pemanfaatan bahan pangan lokal, meluasnya kesempatan kerja bagi petani, terdorongnya ekonomi perdesaan, serta penguatan ketahanan pangan.
Adapun dampak tidak langsung (indirect impact) MBG terhadap kemiskinan berlangsung melalui peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan malnutrisi (stunting) di kalangan anak keluarga miskin, sehingga berpotensi memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, melalui adopsi program MBG, pemerintah berharap terjadi peningkatan kualitas pendidikan secara signifikan serta terbentuknya rantai pasok yang masif guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Namun saya melihat dampak MBG terhadap penanggulangan kemiskinan ini akan minimal, setidaknya untuk dua alasan utama,” ungkap Yusuf kepada Republika, Rabu (14/1/2026).
Yusuf menjelaskan alasan pertama adalah desain MBG sebagai program universal. Dengan pendekatan tersebut, MBG dinilai kurang efektif sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan karena tingkat ketidaktepatan sasaran yang tinggi. Program ini ditujukan kepada seluruh balita dan anak usia sekolah, sehingga penerima manfaat terkonsentrasi di daerah padat penduduk, terutama kawasan perkotaan di Jawa yang secara umum tidak menghadapi persoalan gizi anak.
Ia menyebut daerah padat penduduk di Jawa dan Sumatra umumnya telah memiliki konsumsi pangan yang relatif tinggi, termasuk protein hewani berharga mahal seperti telur dan daging ayam ras. Penerima manfaat terbesar MBG justru berasal dari daerah dengan konsumsi telur dan daging ayam tertinggi, seperti Bekasi, Tangerang, Jakarta, Bogor, Bandung, dan Depok.
Sebaliknya, MBG dinilai lebih dibutuhkan di daerah berpenduduk jarang di luar Jawa yang konsumsi pangan bergizinya masih rendah, seperti Yahukimo, Sumba Barat Daya, dan Kepulauan Aru.
Lebih jauh, Yusuf menilai daerah utama penerima manfaat MBG saat ini justru merupakan wilayah dengan anak-anak yang kebutuhannya telah tercukupi secara memadai oleh orang tua. Daerah padat penduduk, khususnya perkotaan di Jawa, secara umum memiliki rasio penduduk usia sekolah yang lebih rendah serta proporsi pengeluaran untuk makanan yang juga rendah.
