3 days ago
10
Agen Perlinsos membantu warga lansia di Desa Segobang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, untuk melengkapi data mereka.(Dok.Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah)
MASIH ada cerita tentang bantuan sosial yang diterima warga mampu, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Persoalan itu bukan semata soal penyaluran, melainkan berawal dari data yang belum sepenuhnya akurat dan terhubung.
Melalui Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital, pemerintah membangun sistem yang mengintegrasikan data dari berbagai instansi untuk memastikan penerima bantuan dapat diverifikasi secara lebih akurat. Dengan data yang saling terhubung, proses penyaluran bansos menjadi lebih transparan, lebih cepat, dan semakin tepat sasaran sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Perubahan itu mulai dirasakan di lapangan. Di Desa Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi, pendamping Perlinsos Sucipto mengatakan sistem baru membuat proses verifikasi penerima bantuan jauh lebih objektif. Data warga tidak lagi hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga diverifikasi melalui integrasi dengan berbagai instansi, seperti perbankan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Samsat, hingga PLN.
Sistem tersebut membantu mengurangi kesalahan yang selama ini kerap menjadi sorotan. Warga yang memiliki aset namun masih tercatat sebagai penerima bantuan dapat teridentifikasi, sementara masyarakat yang sebelumnya belum masuk dalam basis data kini memiliki peluang lebih besar memperoleh haknya sesuai kondisi ekonomi yang sebenarnya.
Digitalisasi juga menghadirkan transparansi dalam setiap tahapan verifikasi. Ketika ditemukan perubahan kondisi ekonomi maupun kepemilikan aset, data dapat diperbarui sehingga penyaluran bantuan lebih sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Meski demikian, transformasi ini bukan tanpa tantangan. Di sejumlah wilayah, keterbatasan akses internet dan rendahnya literasi digital masih menjadi pekerjaan rumah. Karena itu, kehadiran agen Perlinsos menjadi bagian penting dari proses transformasi tersebut. Mereka membantu masyarakat, terutama kelompok lanjut usia, melakukan pendaftaran, pembaruan data, hingga memastikan seluruh proses berjalan dengan baik.
Pendampingan itu dirasakan langsung oleh Hairul, warga Desa Segobang. Tahun ini, keluarganya untuk pertama kali tercatat sebagai penerima bantuan sosial setelah data mereka masuk dalam sistem Perlinsos Digital.
Bagi Hairul, bantuan tersebut bukan sekadar tambahan penghasilan. Bantuan itu membantu memenuhi kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan balitanya. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa ketika data semakin akurat, bantuan memiliki peluang lebih besar untuk sampai kepada keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Di balik perubahan itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berperan menyediakan sistem integrasi data yang menjadi fondasi Perlinsos Digital. Data dari Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, Korlantas, BPJS, serta berbagai kementerian dan lembaga dipadukan menjadi acuan verifikasi bagi petugas di lapangan.
PERBAIKAN TATA KELOLA
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar memindahkan proses manual ke aplikasi digital.
“Ini adalah perbaikan tata kelola untuk memperkuat akurasi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bantuan tepat sasaran. Peran Komdigi di sini adalah menyediakan layanan terkait data,” ujarnya.
Dengan sistem yang terintegrasi, proses verifikasi warga kini dapat dilakukan jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Bahkan, proses pendaftaran dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit apabila tidak terdapat sanggahan atau perubahan data.
Keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi gambaran bahwa transformasi digital tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih modern, tetapi juga memperbaiki kualitas pelayanan publik. Ketika data semakin akurat dan terhubung, bantuan sosial tidak lagi sekadar disalurkan, melainkan benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
KUNCI KEADILAN
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menilai digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) menjadi kunci mewujudkan keadilan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
"Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil, kata Qodari dikutip dari Antara.
Qodari yang meninjau langsung pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, pada Selasa (28/7), mengatakan besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN harus diiringi sistem yang mampu menjamin penyaluran bantuan secara adil bagi seluruh masyarakat.
Menurut dia, digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah penting pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian dan lembaga.
Qodari menjelaskan penyaluran bansos selama ini masih menghadapi persoalan, antara lain adanya warga yang tidak berhak tetapi tercatat sebagai penerima bantuan, sementara sebagian masyarakat yang layak justru belum teterdata.
Oleh karena itu, dia berharap digitalisasi dapat memastikan proses pendataan dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang objektif sehingga bantuan diterima warga yang benar-benar berhak. "Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insya Allah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar," katanya.
Hingga 28 Juli 2026, Kota Surabaya menjadi daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni mencapai 99,82% dari total 1.001.688
kepala keluarga (KK). Qodari mengapresiasi kolaborasi berbagai perangkat daerah yang dinilai membuat proses pendataan berjalan cepat dan efektif.
Dari hasil pendataan, ditemukan sekitar 25 ribu KK yang sebenarnya tidak berhak menerima bansos dan sekitar 51 ribu KK baru yang berhak menerima bantuan.
"Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK yang selama ini harusnya dapat bansos tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos," katanya.
Qodari meyakini sistem digital tersebut akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus memastikan anggaran perlindungan sosial tersalurkan kepada masyarakat yang memenuhi syarat. (FL/Ant/E-2)
