3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap untuk memperlebar batas maksimal defisit APBN di atas 3% dari produk domestik bruto (PDB) bila diperintah langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Batas 3% dari PDB atau PDB itu sendiri merupakan batas maksimal defisit yang termuat dalam bagian penjelasan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Saya kan cuma tangan Presiden. Kalau perintah ya kita jalankan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Meski begitu, Purbaya mengakui, keputusan itu memang harus mempertimbangkan sentimen investor nantinya. Apalagi, sampai mempengaruhi penilaian lembaga pemeringkat internasional, terkait rating kredit atau utang Indonesia.
"Pertimbangannya apakah kalau menembus itu lembaga rating akan memberi penilaian negatif?" Tutur Purbaya.
Ia menganggap, bila lembaga rating global yang menjadi acuan investor bersikap adil, keputusan pelebaran defisit tak seharusnya mengubah penilaian mereka terhadap rating utang Indonesia. Sebab, selama ini pun pemerintah mampu menjaga defisit fiskal di bawah batas UU Keuangan Negara.
"Sebenarnya kalau secara fair, kan scaling kita sudah sedikit yang di bawah 3%, hampir tidak malah. Bahkan kita lebih bagus, kita belanja dekat ke 3%, pertumbuhan kita lebih cepat daripada negara-negara lain," kata Purbaya.
Ia juga menekankan, negara-negara yang kapasitasnya setara dengan Indonesia, seperti Vietnam hingga India, defisit fiskalnya juga sudah melampaui level 3%, yang juga dianut negara-negara Eropa dalam Maastricht Agreement.
"Mungkin Vietnam lebih tinggi dari kita, tapi sekitar 4%. India lebih tinggi lagi, defisitnya 5-6%. Jadi harusnya kalau dari Eropa kan sudah tinggi semua, lalu Amerika, Korea, Jepang. Jadi kalau dari angka itu saja harusnya tidak ada masalah," ucap Purbaya.
Oleh sebab itu, sebelum mengambil keputusan soal pelebaran defisit, Purbaya memastikan, pemerintah akan melihat lebih dalam pola penilaian lembaga rating dunia, dan faktor selain defisit yang mempengaruhi penilaian mereka.
"Cuma mereka melihat hal yang lain dari kita, ini yang sedang kita pelajari. Tapi yang jelas sampai saat sekarang kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati," tegas Purbaya.
(arj/haa)
Add
as a preferred
source on Google
