1 week ago
6
Stand Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pameran Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) yang dibuka Rabu (9/9).(MI/Iis Zatnika)
"Tidak ada istilah bencana alam, fenomena alam akan menjadi bencana karena keputusan manusia. Siklon tropis bukan peristiwa yang umum terjadi di sekitar khatulistiwa. Fenomena tersebut merupakan ancaman yang jarang terjadi. Namun, perubahan iklim global berdampak pada siklon tropis yang menerjang wilayah Nusantara. Kenali risiko, kenali ancaman, kenali kerentanan menjadi langkah pertama untuk melindungi masyarakat."
Kalimat itu tertulis di stand Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam pameran Asia Disaster Management & Civil Protection Expo & Conference (ADEXCO) yang dibuka Rabu (9/9). Pameran itu menjadi bagian dari The Indonesia Energy & Engineering (IEE) Series - Engineering Week 2026.
Di bagian bawahnya, tertulis penjelasan tentang Jejak Siklon Tropis Senyar dan dampak yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
ADEXCO juga diselenggarakan paralel dengan The 3rd Global Forum for Sustainable Resilience (GFSR) yang mengupas berbagai topik tentang risiko bencana bagi Indonesia. Bagi negeri ini, bencana merupakan ancaman harian yang berpotensi memengaruhi kehidupan masyarakat, memutus mata pencaharian, dan merusak infrastruktur pembangunan.
Pada pembukaan GFSR Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati menegaskan bahwa pengalaman dari bencana telah memperkuat pentingnya langkah kesiapsiagaan dan pencegahan sebelum bencana terjadi. GFSR merupakan momentum untuk mengingatkan semua pihak bahwa upaya prabencana dan tanggap darurat tidak dapat berjalan secara terpisah.
Raditya mengatakan, 2026 hingga 2030 merupakan jendela implementasi terakhir menuju target Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), sementara Perjanjian Paris terus memandu aksi iklim global.
“Pada saat yang sama, terjadi perubahan iklim, risiko bencana, urbanisasi yang cepat, eksposur infrastruktur, kerentanan sosial-ekonomi, dan keterbatasan fiskal semakin berinteraksi satu sama lain,” tambah Raditya.
Sementara, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyatakan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial telah menyatu menjadi satu ancaman sistemik yang masif. "Kita harus ingat bahwa every day counts. Menunda mitigasi risiko bencana hari ini berarti menumpuk korban jiwa di masa depan," ujar Yuliot.
Menurut Yuliot, kemunculan risiko bencana baru bergerak lebih cepat dibandingkan kapasitas penanganannya. Karena itu, ia mendorong tiga langkah strategis dalam penguatan ketangguhan bencana.
Pertama, pengurangan risiko bencana perlu ditempatkan sebagai investasi inti dalam pembangunan nasional melalui investasi berkelanjutan pada ketangguhan dan infrastruktur hijau, bukan sekadar biaya operasional. Kedua, penguatan Early Warnings for All dengan mengubah data teknis menjadi informasi lokal yang inklusif dan mudah diakses, termasuk oleh anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Ketiga, memperkuat kolaborasi lintas batas dan solidaritas multipihak melalui kemitraan pemerintah, sektor swasta, akademisi, LSM, dan generasi muda.
Di tengah upaya tersebut, Yuliot menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang saat ini melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selain berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan, karhutla juga mengganggu infrastruktur vital pertambangan serta minyak dan gas.
"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNPB atas respon cepatnya dalam memadamkan kebakaran hutan di wilayah kerja migas Tangguh Bintuni, Provinsi Papua Barat," tutur Yuliot. (X-6)
