2 hours ago
1
Pengguna ChatGPT (ilustrasi). ChatGPT tengah menghadapi gelombang boikot setelah muncul laporan mengenai kerja sama antara OpenAl dan militer Amerika Serikat.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ChatGPT tengah menghadapi gelombang boikot setelah muncul laporan mengenai kerja sama antara OpenAl dan militer Amerika Serikat. Gerakan yang dikenal dengan nama QuitGPT itu mendorong pengguna untuk meninggalkan layanan chatbot populer milik OpenAl.
Seruan boikot ini muncul setelah CEO OpenAl Sam Altman mengumumkan kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) untuk menempatkan model Al OpenAl dalam jaringan militer rahasia milik pemerintah AS. Setidaknya lebih dari 1,5 juta orang telah terlibat dalam aksi boikot, baik dengan membatalkan langganan ChatGPT, membagikan pesan kampanye di media sosial, maupun mendaftarkan dukungan melalui situs guitgpt.org.
Lantas apa pemicu gerakan boikot? Kontroversi ini bermula dari kebuntuan antara perusahaan Al Anthropic dan Departemen Pertahanan AS. Pada 27 Februari 2026, CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan ia tidak dapat menyetujui permintaan Pentagon untuk mendapatkan akses tanpa batas ke sistem Al perusahaan.
"Dalam sejumlah kasus terbatas, kami percaya Al dapat merusak, alih-alih membela, nilai-nilai demokrasi. Beberapa penggunaan juga berada di luar batas kemampuan teknologi saat ini yang dapat dilakukan dengan aman dan andal," kata Amodei seperti dilansir laman Euronews, Kamis (5/3/2026).
Anthropic, yang mengembangkan chatbot Claude, diketahui menjadi satu-satunya perusahaan Al besar yang belum menyediakan teknologinya untuk jaringan internal militer AS yang baru. Menurut laporan, perusahaan tersebut menghadapi tenggat waktu dari Departemen Pertahanan untuk melonggarkan pembatasan etika pada sistemnya. Jika tidak, Anthropic berisiko kehilangan kontrak senilai 200 juta dolar AS yang diberikan pada Juli lalu untuk mengembangkan prototipe kemampuan Al canggih guna mendukung keamanan nasional AS.
