Ilustrasi.(Magnific)
HARGA listrik di sebagian besar wilayah Amerika Serikat terus merangkak naik selama beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari kenaikan biaya bahan bakar, pembaruan jaringan listrik, hingga cuaca ekstrem. Namun, kini muncul faktor baru yang mulai membebani dompet konsumen: lonjakan jumlah pusat data kecerdasan buatan (AI).
Meskipun infrastruktur AI bukan satu-satunya penyebab kenaikan tagihan utilitas, sejumlah negara bagian mulai khawatir bahwa kebutuhan daya masif dari pusat data baru mendorong biaya lebih tinggi bagi rumah tangga dan bisnis kecil. Pakar keuangan Michael Ryan menyebutkan bahwa ketika biaya infrastruktur ini dibebankan ke tagihan semua orang, pelanggan biasa secara tidak langsung mendanai infrastruktur bagi perusahaan-perusahaan terkaya di dunia.
Ledakan Infrastruktur AI dan Konsumsi Energi
Saat ini, pusat data mengonsumsi sekitar 4 persen listrik di AS. Namun, angka ini diprediksi akan melonjak tajam seiring perlombaan perusahaan teknologi membangun fasilitas pendukung model AI. Miliaran dolar kini dialokasikan untuk pembangkit listrik dan jalur transmisi baru, memicu perdebatan sengit mengenai siapa yang seharusnya menanggung beban investasi tersebut: perusahaan teknologi raksasa atau penduduk lokal.
Negara Bagian dengan Dampak Signifikan:
- Virginia: Memiliki konsentrasi pusat data terbesar di dunia (Data Center Alley). Biaya transmisi baru menjadi kekhawatiran utama warga.
- Texas: Operator jaringan ERCOT memperingatkan lonjakan permintaan listrik akibat beban industri baru, termasuk fasilitas AI.
- Georgia: Georgia Power mengusulkan belanja Rp235 triliun (US$15 miliar) untuk meningkatkan kapasitas pembangkit guna memenuhi permintaan pusat data.
- Wilayah PJM (Ohio, Illinois): Operator jaringan PJM memproyeksikan kenaikan biaya listrik konsumen sebesar Rp99 triliun (US$6,3 miliar) dalam tiga tahun ke depan akibat permintaan pusat data.
Perlawanan Komunitas dan Isu Lingkungan
Oposisi masyarakat terhadap pembangunan pusat data kini meluas ke sekitar 40 negara bagian. Selain masalah tagihan listrik, warga mengkhawatirkan konsumsi air yang masif untuk pendinginan mesin, polusi suara, dan dampak lingkungan lain. Gugatan hukum dan kampanye politik lokal mulai bermunculan di Utah, California, hingga Pennsylvania.
Arif Gasilov dari Gasilov Group mencatat bahwa meskipun protes warga sering menang di tingkat kabupaten untuk menghentikan proyek individu, hal itu jarang berdampak pada kenaikan tarif listrik karena keputusan tarif ditetapkan di tingkat komisi utilitas publik yang jarang diprotes.
Langkah Mitigasi dan Kebijakan Baru
Menanggapi tekanan publik, perusahaan besar seperti Microsoft dan Anthropic berkomitmen untuk menanggung biaya listrik tambahan akibat pusat data mereka. Di tingkat politik, Donald Trump baru-baru ini mengumumkan Ratepayer Protection Pledge, langkah sukarela yang mendesak perusahaan AI untuk membayar penuh biaya infrastruktur energi mereka sendiri.
Hingga saat ini, sebanyak 27 negara bagian telah memajukan legislasi yang mewajibkan pengembang pusat data menanggung biaya energi mereka. California, Ohio, dan Utah bahkan telah memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan janji perlindungan federal.
Tantangan kebijakan ke depan adalah memastikan bahwa manfaat ekonomi dari proyek AI, seperti lapangan kerja dan pendapatan pajak, tidak dibarengi dengan pengalihan beban biaya infrastruktur kepada penduduk yang memiliki kemampuan terbatas untuk membayar tagihan yang terus membengkak. (Newsweek/I-2)

















































