2 hours ago
4
(MI/Seno)
KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destry Damayanti sebagai satu-satunya calon Gubernur Bank Indonesia (BI) membawa satu pesan penting bahwa pemerintah memilih figur teknokrat yang sudah sangat mengenal jantung kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Pilihan itu secara teknokratis relatif mudah dipahami. Destry bukan orang baru di BI, bukan pula figur yang harus belajar mengenali karakter pasar keuangan dari awal. Pengalamannya sebagai ekonom, praktisi sektor keuangan, regulator, hingga Deputi Gubernur Senior BI membuatnya memiliki modal institusional yang cukup kuat untuk memimpin bank sentral.
Bagi pasar, karakter seperti itu tentu memiliki nilai tersendiri. Destry cenderung dipersepsikan sebagai figur yang market-friendly, dalam arti memahami bagaimana pasar bekerja dan bagaimana sebuah kebijakan moneter dapat diterjemahkan menjadi ekspektasi investor. Karena itu, pencalonannya amat mungkin tidak akan diterjemahkan sebagai sebuah kejutan yang mengganggu stabilitas pasar. Respons yang lebih mungkin muncul ialah cautious optimism, ada optimisme terhadap kapasitas teknokratisnya, tetapi sekaligus kehati-hatian untuk melihat bagaimana ia akan menjalankan kewenangan sebagai gubernur.
Kehati-hatian tersebut penting karena menjadi Gubernur BI bukan hanya perkara kompetensi teknis. Seorang gubernur bank sentral harus mampu menjaga sesuatu yang jauh lebih mahal daripada sekadar cadangan devisa atau instrumen moneter, yaitu kredibilitas. Dalam ekonomi moneter modern, kredibilitas merupakan modal utama bank sentral. Kebijakan moneter bekerja bukan hanya melalui suku bunga aktual, melainkan juga melalui ekspektasi masyarakat dan pasar terhadap kebijakan masa depan. Ketika pelaku ekonomi percaya bahwa bank sentral akan konsisten menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, respons pasar terhadap kebijakan menjadi lebih terkendali. Sebaliknya, ketika kredibilitas melemah, bank sentral harus menggunakan instrumen yang lebih agresif untuk menghasilkan dampak yang sama.
Di sinilah ujian terbesar Destry akan dimulai. Bank Indonesia menghadapi lingkungan kebijakan yang jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan satu dekade lalu. Batas antara kebijakan moneter, fiskal, dan stabilitas sistem keuangan semakin berkelindan. Pemerintah membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan dan mendorong pertumbuhan. Dunia usaha membutuhkan suku bunga yang kompetitif. Sistem keuangan membutuhkan likuiditas. Sementara itu, BI harus memastikan inflasi tetap terkendali, rupiah tidak mengalami tekanan yang berlebihan, dan ekspektasi pasar tetap terjaga.
Semua kepentingan tersebut legitimate. Masalahnya, kepentingan-kepentingan itu tidak selalu bergerak dalam arah yang sama. Dalam situasi tertentu, pemerintah membutuhkan kebijakan yang lebih ekspansif ketika bank sentral justru perlu mempertahankan kondisi moneter yang ketat. Dalam situasi lain, tekanan terhadap rupiah dapat mendorong BI mempertahankan daya tarik aset domestik ketika sektor riil menginginkan biaya pembiayaan yang lebih rendah. Di sinilah independensi bank sentral bukan hanya konsep normatif, tapi prasyarat agar kebijakan moneter tetap dipercaya.
Koordinasi antara pemerintah dan BI tentu diperlukan. Bahkan dalam perekonomian modern, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter tidak mungkin dihindari. Namun, koordinasi tidak boleh berubah menjadi subordinasi. Pemerintah memiliki mandat untuk mengejar pertumbuhan dan pembangunan, sementara BI memiliki mandat menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Keduanya harus saling mendukung tanpa menghapus batas institusional masing-masing.
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Karena itu, kredibilitas Destry nanti tidak akan ditentukan seberapa baik ia memahami teori moneter atau instrumen kebijakan BI. Modal tersebut sudah dimilikinya. Kredibilitasnya justru akan ditentukan keberaniannya mengambil keputusan ketika kepentingan jangka pendek berhadapan dengan stabilitas jangka panjang. Destry mungkin harus mempertahankan suku bunga ketika dunia usaha menginginkan pelonggaran atau mungkin harus menahan tekanan untuk membuat kebijakan yang terlalu ekspansif ketika kondisi fiskal membutuhkan dukungan. Ia juga mungkin harus menjelaskan kepada publik bahwa pelemahan rupiah tidak selalu berarti kegagalan BI karena nilai tukar merupakan harga yang terbentuk dari interaksi begitu banyak faktor domestik dan global.
Persoalan rupiah sendiri sering kali dipandang terlalu sederhana. Seolah-olah nilai tukar dapat diperintahkan untuk kembali ke angka tertentu hanya karena Gubernur BI memiliki instrumen moneter. Kenyataannya tidak demikian. Rupiah dipengaruhi arah kebijakan The Federal Reserve, pergerakan imbal hasil obligasi Amerika Serikat, arus modal global, harga komoditas, kebutuhan valuta asing korporasi, neraca transaksi berjalan, persepsi risiko terhadap emerging markets, hingga kualitas kebijakan ekonomi domestik. BI memiliki kemampuan besar untuk meredam volatilitas dan mencegah tekanan nilai tukar berkembang menjadi gangguan yang lebih serius. Namun, BI tidak dapat menentukan sendirian berapa tepatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Karena itu, pertanyaan apakah Destry mampu mengembalikan rupiah ke 'level ideal' perlu ditempatkan secara realistis. Tidak ada satu angka yang secara universal dapat disebut sebagai nilai ideal rupiah. Nilai tukar yang sehat bukanlah nilai tukar yang selalu menguat, melainkan nilai tukar yang bergerak sesuai dengan fundamen ekonomi dan tidak mengalami volatilitas berlebihan akibat kepanikan pasar atau hilangnya kepercayaan.
Jika Destry mampu menjaga kredibilitas kebijakan moneter, mempertahankan inflasi dalam sasaran, memperkuat koordinasi kebijakan, dan memastikan kebijakan fiskal tetap memberikan ruang bagi stabilitas makroekonomi, rupiah memiliki peluang untuk bergerak menuju level yang lebih mencerminkan fundamennya. Namun, jika tekanan eksternal tetap tinggi atau kebijakan domestik memberikan sinyal yang tidak konsisten, ruang BI untuk mendorong penguatan rupiah akan sangat terbatas.
LEBIH DARI NILAI TUKAR
Tantangan Destry karena itu jauh lebih besar daripada sekadar menjaga nilai tukar. Ada persoalan memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat basis investor dalam negeri, mengurangi kerentanan terhadap arus modal jangka pendek, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memperkuat komunikasi kebijakan. Aspek terakhir sering kali diremehkan. Padahal, dalam pasar keuangan modern, komunikasi merupakan instrumen kebijakan tersendiri. Pernyataan gubernur dapat mengubah ekspektasi pasar bahkan sebelum satu pun instrumen moneter benar-benar diubah. Pasar tidak hanya membaca apa yang dilakukan bank sentral, tetapi juga membaca apa yang mungkin akan dilakukan berikutnya.
Destry memiliki keuntungan karena sudah memahami karakter institusi dan pasar tersebut dari dalam. Ia mengetahui bagaimana kebijakan BI dirumuskan, bagaimana pasar meresponsnya, dan bagaimana koordinasi antarlembaga bekerja. Namun, pengalaman tersebut sekaligus menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi. Pasar akan menuntut lebih daripada sekadar kontinuitas. Ada perbedaan mendasar antara menjadi bagian dari sebuah keputusan dan menjadi orang yang pada akhirnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Sebagai gubernur, Destry tidak lagi hanya dinilai dari kapasitasnya sebagai teknokrat, tetapi dari kemampuannya menentukan arah institusi ketika berbagai kepentingan bertabrakan.
Karena itu, pencalonan Destry sebaiknya tidak ditempatkan di dalam kerangka sederhana apakah ia figur yang baik atau buruk, pro-pasar atau tidak pro-pasar, teknokrat atau politisi. Penilaian yang lebih substantif ialah apakah ia mampu mengubah modal teknokratis yang sudah dimilikinya menjadi kredibilitas institusional. Jika mampu, pilihan itu dapat menjadi transisi yang relatif mulus bagi BI sekaligus memberikan kepastian kepada pasar bahwa stabilitas moneter tetap menjadi jangkar kebijakan ekonomi. Jika gagal, pengalaman panjang sekalipun tidak akan cukup.
YANG DIBUTUHKAN
Pada akhirnya, rupiah tidak membutuhkan Gubernur BI yang menjanjikan bahwa mata uang akan selalu menguat. Rupiah membutuhkan gubernur yang mampu menciptakan kondisi agar penguatan terjadi karena fundamen ekonomi, bukan karena intervensi yang mahal dan tidak berkelanjutan. BI juga tidak membutuhkan gubernur yang selalu sejalan dengan pemerintah. BI membutuhkan gubernur yang mampu bekerja erat dengan pemerintah tanpa kehilangan independensinya.
Indonesia tidak membutuhkan bank sentral yang sekadar responsif terhadap tekanan pasar hari ini. Indonesia membutuhkan bank sentral yang mampu melihat tekanan hari ini sebagai bagian dari siklus ekonomi yang lebih panjang. Destry memiliki modal awal untuk menjalankan peran tersebut. Namun, modal awal bukanlah kredibilitas. Kredibilitas harus dibangun melalui keputusan. Ujian sesungguhnya bukan ketika namanya diajukan Presiden, bukan pula ketika DPR memberikan persetujuan. Ujian sesungguhnya dimulai ketika kepentingan pertumbuhan, kebutuhan fiskal, tekanan nilai tukar, tuntutan pasar, dan mandat stabilitas moneter bertemu di satu meja. Di situlah seorang teknokrat benar-benar diuji untuk menjadi seorang gubernur bank sentral.
